Said Didu Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo: Bahas Isu Sensitif Reformasi Polri hingga Gaza
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengungkap isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional pada Jumat, 30 Januari 2026. Pertemuan berlangsung di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.
Said Didu menyatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dari pukul 17.00 WIB hingga sekitar 20.45 WIB. Presiden Prabowo secara langsung mempresentasikan berbagai kebijakan strategis untuk percepatan perbaikan bangsa, meski didampingi oleh sekitar sepuluh orang staf kepercayaannya.
Diskusi dalam pertemuan tersebut digambarkan sangat dinamis. Presiden Prabowo aktif mendengarkan dan berdiskusi mengenai banyak isu strategis dan sensitif.
"Isu-isu strategis dan sensitif seperti reformasi Polri, BoP (Board of Peace) Gaza juga dibahas serta isu-isu lainnya. Ini menunjukkan bahwa Bapak Presiden sangat terbuka untuk berdiskusi," ujar Said Didu melalui akun X-nya, @msaid_didu, pada Minggu (1/2/2026).
Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa pertemuan itu menyepakati beberapa prioritas utama. Agenda pengembalian kedaulatan negara dan rakyat, pemberantasan korupsi, serta pengembalian sumber daya alam harus menjadi fokus.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan dialog dengan tokoh masyarakat terkait program-program pemerintah, bukan pertemuan dengan pihak oposisi.
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo terbuka untuk berdialog dengan semua tokoh dan menerima masukan untuk masa depan Indonesia. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga memaparkan program prioritas pemerintah yang sedang dijalankan.
Beberapa tokoh nasional yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro, mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji, mantan Ketua KPK Abraham Samad, dan mantan Sekretaris BUMN Said Didu sendiri. Diskusi mencakup berbagai topik seperti masalah kepemiluan dan penegakan hukum.
Artikel Terkait
Dokumen Bocor Ungkap Alokasi Dana Soros Rp28 Triliun untuk Program Demokrasi di Indonesia
Pengamat Pertanyakan Implikasi Restorative Justice Rismon Sianipar terhadap Kasus Ijazah Palsu
BGN Bekukan Dua Dapur Makan Bergizi Gratis di Ponorogo Diduga Manipulasi Anggaran
MK Beri Tenggat Dua Tahun untuk Revisi UU Tunjangan Pensiun Pejabat Negara