PARADAPOS.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus politikus PDI-P Aria Bima mengatakan, pihaknya tidak akan mencampuri urusan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Aria Bima merespons perihal Jokowi yang diisukan menjadi Ketum PSI.
Ia menyebut, PSI memiliki hak untuk memutuskan siapa pun menjadi ketum mereka.
"Urusan PSI kok tanya saya, kan internal PSI. PDI-P menyalonkan siapa kan internal PDI-P, tidak dicampuri. PSI punya independensi untuk memutuskan siapa pun, itu hak setiap organisasi," ujar Aria Bima, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025) malam.
Ia memaparkan, setiap partai memiliki hak berdaulatnya masing-masing dalam menentukan ketum.
Maka dari itu, kata dia, PDI-P pun menghormati kongres yang dilakukan semua partai di Indonesia.
"Kongres partai kita hormati, kita menghormati seluruh partai di Indonesia ini untuk memberikan semacam pengabdian kepada bangsa lewat demokratisasi," ujar dia.
"Kita harapkan kongres PSI juga menjadikan instrumen penguat demokrasi dan menguatkan berbagai hal yang menyangkut dinamika nasional," sambung Aria Bima.
Untuk itu, ia kembali menekankan PDI-P tidak akan ikut campur dalam urusan PSI.
"Lah kita tidak akan bisa mencampuri apapun. Sebaiknya ditanyakan orang PSI, saya tidak ingin partai lain juga mencampuri mengomentari soal kedaulatan internal PDI-P," imbuh dia.
Sebelumnya, PSI resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru, mulai Selasa (13/5/2025).
Pemilihan ketua umum ini akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya yang disebut-sebut terinspirasi dari ide Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Terkait peluang Presiden Jokowi maju sebagai calon ketua umum PSI, Waketum PSI Andy Budiman menyatakan bahwa pintu pendaftaran terbuka bagi siapa pun selama memenuhi syarat.
"Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan, Mas," kata Andy.
Jokowi sendiri saat ini belum bergabung dengan partai manapun usai dipecat PDI-P pada 2024 silam.
Sumber: kompas
Artikel Terkait
Rocky Gerung: TNI Kawal Kantor Kejaksaan Tanda Situasi Darurat
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara, Terbukti Politik Uang
Jokowi Tak Ingin Kalah Jika Maju Jadi Calon Ketum PSI
TNI Kawal Kejaksaan, Rocky: Presiden Ingin Penanganan Korupsi Lebih Efisien