PARADAPOS.COM - Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham menyebut kritik rakyat terhadap DPR ialah hal wajar dalam iklim demokrasi yang diterapkan Indonesia.
Idrus berkata demikian menyusul aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025) yang menuntut DPR dibubarkan.
"DPR ada untuk masyarakat Indonesia. Kalau ada polemik, mari kita hadapi dengan arif dan bijaksana,” kata dia dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (27/8).
Namun, eks Menteri Sosial itu menganggap seruan membubarkan DPR tidak realistis dan bisa menyesatkan.
Sebab, kata Idrus, seruan pembubaran DPR tidak bisa dilakukan, karena keberadaan parlemen diakui negara melalui UUD 1945.
"Saya menilai seruan tersebut tidak realistis dan berpotensi menyesatkan sebagian masyarakat,” ujarnya.
Hanya saja, Idrus memahami alasan kemarahan publik terhadap DPR.
Gelombang kritik muncul terutama setelah beredar kabar mengenai kenaikan tunjangan legislator.
Terutama, setelah anggota DPR disebut menerima tunjangan perumahan mencapai Rp 50 juta perbulan.
Idrus mengatakan kebijakan tunjangan perumahan memang menimbulkan kesan bahwa DPR kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi situasi ekonomi sulit.
“Kritik publik itu wajar, bahkan penting sebagai koreksi, tetapi jangan sampai komunikasi terputus,” katanya.
Ke depan, lanjut Idrus, DPR perlu juga meningkatkan kepekaan terhadap kondisi rakyat ketika muncul kritik.
“Kalau komunikasi diperbaiki, saling menghormati dijaga, saya yakin bangsa ini bisa keluar dari situasi sulit. Jangan ada lagi sikap memaksakan kehendak,” kata Idrus.
Sumber: JPNN
Artikel Terkait
Prabowo Ingin Bahasa Asing Diajarkan Sejak Kelas 1 SD, Sebut Ada 7 Bahasa Prioritas
Jokowi Sebut Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet Sudah Sesuai Aturan dan Minta Publik Tak Berspekulasi
Pemerintah Diminta Tak Abaikan Akar Kerusuhan Agustus 2025: Pengamat Sebut Stabilitas Bukan Hanya Soal Bayang-Bayang Jokowi
Wartawan Parlemen Kecam Benny Harman soal Ucapan Otak Kamu Ada Gak, Minta Maaf atau Dilaporkan ke MKD