Raperda KTR DKI Jakarta: Larangan Jual Rokok 200 Meter dari Sekolah Picu Pro Kontra

Panitia Khusus DPRD DKI Jakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Raperda KTR yang memuat 27 pasal ini akan segera diserahkan kepada Badan Pembentukan Perda untuk tahap selanjutnya.

Larangan Penjualan Rokok di Sekolah Dipertahankan

Meski menuai pro dan kontra, pasal pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak tetap dipertahankan dalam draf final Raperda KTR. Kebijakan ini memicu kekhawatiran dampak ekonomi bagi pedagang kecil.

Peringatan Dampak Ekonomi dari Indef

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, mengingatkan potensi efek domino negatif dari kebijakan ini. "Pedagang kecil menjadi bantalan ekonomi Jakarta. Larangan ini dapat menurunkan omzet, melemahkan daya beli, dan meningkatkan pengangguran terselubung," ujarnya.

Ancaman Hilangnya Pendapatan Daerah

Rizal juga memproyeksikan hilangnya pendapatan daerah hingga 50 persen dari sektor pertembakauan. Di tengah efisiensi transfer dana pusat, pemerintah daerah perlu strategi transisi fiskal gradual dengan memaksimalkan cukai hasil tembakau untuk pembangunan.

APPSI DKI Minta Penghapusan Pasal Larangan

Ketua DPW APPSI DKI Jakarta, Ngadiran, menyatakan penolakan terhadap pasal pelarangan. "Omzet pedagang pasar sudah turun 60 persen. Pelarangan dalam Raperda KTR sangat menyusahkan pedagang kecil, pengecer, dan asongan," tegasnya.

Raperda KTR kini menghadapi tantangan menyeimbangkan antara kesehatan publik dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil sebelum menuju tahap paripurna.