Realisasi KUR Tembus Rp217,20 Triliun, Capai 76,86% dari Target 2025

Pemerintah Indonesia telah mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp217,20 triliun hingga tanggal 17 Oktober 2025. Angka ini merepresentasikan 76,86 persen dari total target penyaluran KUR tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp300,48 triliun.

Rincian Penyaluran KUR per Program

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kemenko Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, membeberkan komposisi penyaluran KUR. Alokasi tersebut terbagi menjadi Program KUR senilai Rp282,57 triliun, Kredit Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) sebesar Rp199,42 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp754 miliar, serta Kredit Program Perumahan yang mencapai Rp17,16 triliun.

Dampak Positif KUR bagi Perekonomian dan Tenaga Kerja

Ferry Irawan menegaskan bahwa penyaluran KUR diharapkan dapat meningkatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Kinerja KUR: Jangkauan Debitur dan NPL yang Rendah

Hingga 17 Oktober 2025, program KUR telah berhasil menjangkau 3,69 juta debitur. Yang lebih menggembirakan, tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) KUR tercatat sangat rendah, yaitu hanya 2,28 persen. Angka NPL KUR ini jauh lebih baik dibandingkan NPL kredit UMKM nasional yang berada di level 4,55 persen.

Kontribusi KUR dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Dampak signifikan KUR juga terlihat pada penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), setiap satu debitur KUR rata-rata menyerap setidaknya 3 orang pekerja. Dengan rata-rata debitur KUR sekitar 4 juta per tahun, program ini berpotensi menciptakan 12 juta serapan tenaga kerja setiap tahunnya.

Sebagai informasi tambahan, dalam sembilan bulan pertama tahun 2025, Pemerintah telah menyalurkan KUR kepada 2,34 juta debitur baru, mengindikasikan terus berlanjutnya dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.