Analisis: Dua Benteng Penjaga Kekuasaan Prabowo dan Kritik atas Taktik Too Big to Fail ala Jokowi

PARADAPOS.COM - Kejatuhan rezim Soeharto pada Mei 1998 menjadi pelajaran sejarah yang tak lekang: sebuah kekuasaan bisa runtuh bukan hanya karena krisis ekonomi, tetapi juga karena lepasnya dua penyangga utama, yaitu soliditas militer dan dukungan rakyat. Kini, di tengah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer, pertanyaan tentang bagaimana menghindari kesalahan serupa kembali mengemuka. Analisis ini mengupas dua benteng utama yang dinilai krusial untuk menjaga stabilitas pemerintahan, serta mengkritisi taktik "too big to fail" yang disebut-sebut digunakan dalam proyek-proyek strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejarah mencatat, ambruknya Orde Baru bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ada proses panjang yang menggerus fondasi kekuasaan, mulai dari terpecahnya loyalitas di tubuh militer hingga meledaknya amarah rakyat yang terhimpit krisis multidimensi. Ketika para pemodal besar atau oligarki mulai menarik dukungan, kejatuhan pun menjadi keniscayaan. Kini, bayang-bayang kepemimpinan militer kembali hadir di bawah Prabowo. Pertanyaan besarnya, bagaimana ia dapat bernavigasi agar tidak terjebak dalam pusaran politik oligarki yang sama? Jawabannya, menurut analisis ini, terletak pada penjagaan konsisten terhadap dua benteng utama sebagai rumus bertahan hidup politik.

Benteng Pertama: Menjaga Soliditas TNI-Polri Tetap Tegak Lurus

Soeharto tumbang, salah satunya, karena politisasi dan faksionalisme laten di dalam tubuh ABRI. Bagi Prabowo, menjaga soliditas TNI dan Polri bukan sekadar urusan stabilitas pertahanan. Lebih dari itu, ini adalah benteng konstitusional agar aparat keamanan tidak dapat dibeli atau diintervensi oleh para pemodal besar.

Agar aparat tetap tegak lurus pada perintah presiden dan konstitusi, pemerintahan Prabowo harus berani melakukan reformasi internal yang konkret. Kesejahteraan prajurit di tingkat bawah harus menjadi prioritas utama agar mereka imun terhadap godaan finansial ilegal. Selain itu, sistem meritokrasi dalam penempatan jabatan strategis harus dibersihkan dari titipan kekuatan modal. Hanya dengan TNI-Polri yang solid dan steril dari intervensi oligarki, ruang bagi kekuatan modal untuk melakukan tekanan politik secara koersif akan terkunci rapat.

Benteng Kedua: Membangun Kepercayaan Riil dan "Tameng" Rakyat

Benteng kedua, dan yang paling menentukan, adalah legitimasi riil dari rakyat jelata. Soeharto kehilangan benteng ini ketika harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan kemiskinan melonjak tajam di akhir era 1990-an. Rakyat yang lapar tidak akan sudi menjadi tameng bagi pemimpinnya.

Karena itu, Prabowo harus memastikan kebijakan ekonominya dirasakan secara konkret oleh masyarakat kelas bawah. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan kedaulatan pangan, serta hilirisasi yang membuka lapangan kerja lokal harus dieksekusi tanpa korupsi. Jika masyarakat kelas bawah merasakan keadilan ekonomi—di mana isi dapur mereka terjamin dan masa depan anak-anak mereka aman—mereka secara sukarela akan menjadi tameng politik terkuat. Ketika presiden ditekan oleh kekuatan modal besar, rakyatlah yang akan berdiri paling depan membela legitimasi sang pemimpin.

Menyempitkan Ruang Politik Transaksional

Pertarungan melawan kekuatan oligarki bukanlah retorika di atas panggung kampanye, melainkan kalkulasi politik yang dingin. Rumus untuk selamat dari kutukan sejarah sangat jelas: ikat loyalitas militer pada konstitusi, dan ikat hati rakyat pada kesejahteraan yang nyata.

Ketika militer solid di belakang presiden sebagai panglima tertinggi, dan rakyat merasakan keadilan ekonomi di dalam rumah mereka, maka ruang gerak politik transaksional dari kekuatan modal besar dengan sendirinya akan menyempit. Prabowo tidak akan bernasib seperti Soeharto selama ia menolak mendengarkan para pemodal, dan memilih untuk terus mendengarkan jeritan rakyatnya.

"Too Big To Fail": Taktik Manipulatif Prabowo Subianto dan Jokowi

Mahkamah Konstitusi menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) salah karena memakai anggaran pendidikan. Namun, MK masih memberi kelonggaran kepada pemerintah untuk melanggar konstitusi hingga 2028. Mengapa bisa demikian?

MK dan mungkin kita semua sudah terperangkap dalam permainan manipulatif Presiden Prabowo: program MBG terlalu besar untuk dihentikan seketika, karena memiliki konsekuensi yang sangat luas. Presiden Prabowo sebenarnya meniru taktik Jokowi ketika meluncurkan proyek-proyek populisnya. Taktiknya sederhana: bikin proyek itu sebesar atau sekolosal mungkin, sehingga sulit dihentikan di tengah jalan. Orang akan berpikir keras untuk menghentikannya meski ada banyak kekurangan atau menjadi ajang korupsi. Orang pasti akan menimbang bagaimana dengan dana besar yang sudah dikeluarkan, apa tidak mubazir kalau dihentikan?

Prabowo menerapkan itu dalam proyek MBG dan Koperasi Desa Merah-Putih (KDMP), dua proyek berskala kolosal yang menghabiskan anggaran yang kolosal pula. Di masa Jokowi, taktik ini sukses dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta api cepat "whoosh". Anggarannya sangat besar sehingga sulit dihentikan di tengah jalan.

Masih ingat kata-kata Presiden Jokowi kepada Menteri Nadiem Makarim agar memperbanyak anggaran riset?

"Anggarannya diperbesar.... (agar) presiden yang akan datang pasti mau tidak mau (akan) melanjutkan. Presiden yang akan datang (enggak akan berani) motong (anggaran itu). Enggak berani," kata Jokowi dalam video rekaman pidatonya di forum Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia pada 15 Januari 2024.

Intinya, buat skala yang cukup besar untuk fait accompli. Orang akan berpikir terlalu sayang untuk dihentikan atau dianggap gagal, no matter what, karena ukurannya yang besar. Too big to fail.

Taktik ini membutuhkan resep lain agar mudah diterima publik sejak awal: mengelabui masyarakat. Jokowi menjajakan IKN dan Whoosh sebagai proyek bisnis/investasi B-to-B tanpa APBN. Warga mudah menerima proyek itu karena menganggap tidak ada risiko terhadap uang pajak mereka. Semua itu terbukti bohong.

Prabowo juga menjajakan proyek MBG dan KDMP sebagai proyek mulia yang dibiayai lewat efisiensi anggaran dan "uang yang diselamatkan dari korupsi". Sebagian publik menerima ini dengan anggapan toh itu gratis dan tidak ada tambahan beban APBN. Mereka tidak sadar telah dikelabui bahwa apa yang diklaim sebagai gratis dan kemurahan pemerintah ternyata ada harga yang harus dibayar: penyunatan anggaran pendidikan dan dana desa.

Apa pelajaran yang bisa dipetik? Pertanyakan dengan kritis sejak awal proyek-proyek yang kedengaran manis, "too good to be true", dan punya skala yang kolosal. Apalagi jika proyek itu tidak dibicarakan secara menyeluruh dan melibatkan banyak stakeholder. Proyek-proyek seperti MBG dan KDMP yang tidak didasarkan pada kajian dan rencana yang matang (malah kabarnya berasal dari wangsit) sudah seharusnya ditolak sejak awal. Kita tidak akan bisa mengoreksinya setelah berjalan.

Menata Negara dengan Logika Komando

Ada kecenderungan pemerintahan saat ini yang mengadopsi pendekatan komando militer untuk menyelesaikan persoalan negara yang bersifat kompleks. Logika komando memang efektif dalam situasi perang atau krisis yang menuntut kecepatan dan kepatuhan, tetapi tidak tepat diterapkan sebagai paradigma utama dalam tata kelola negara pada masa damai. Negara merupakan sistem yang kompleks, sehingga persoalan seperti korupsi, birokrasi yang tidak efisien, regulasi yang tumpang tindih, dan lemahnya kelembagaan hanya dapat diatasi melalui reformasi sistemik yang berlandaskan prinsip good governance: akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan partisipasi publik.

Pembentukan lembaga baru, pemecahan kementerian, dan sentralisasi pengambilan keputusan mungkin memberikan kesan cepat dan tegas, tetapi berisiko menimbulkan pemborosan anggaran, tumpang tindih kewenangan, serta melemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, solusi yang lebih berkelanjutan bukanlah memperbanyak struktur organisasi, melainkan memperkuat institusi yang telah ada melalui reformasi birokrasi, deregulasi, dan digitalisasi tata kelola. Kesimpulannya, keberhasilan seorang pemimpin negara tidak diukur dari banyaknya lembaga yang dibentuk, melainkan dari kemampuannya membangun sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga mampu melayani masyarakat secara berkelanjutan.