PARADAPOS.COM -Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas ribuan tambang ilegal di Indonesia mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman.
“Kita dukung Presiden Prabowo agar berani dan konsisten menindak tegas para pelaku tambang illegal termasuk jika pelakunya adalah jenderal TNI dan Polri baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun,” ujar Benny seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, dikutip di Jakarta, Senin, 18 Agustus 2025.
Menurut politikus Partai Demokrat itu, publik sudah mengetahui siapa saja oknum yang selama ini membekingi aktivitas tambang ilegal.
“Semua tau dan yakin siapa saja jenderal-jenderal yang backing tambang illegal selama ini ada di saku baju Presiden,” tegasnya.
Benny menegaskan, Presiden Prabowo memiliki kuasa penuh untuk memberantas tambang ilegal karena mandat itu bersumber dari rakyat.
“Kuasa Presiden itu berasal dari rakyat. Kita menunggu eksekusinya. Dan dengan doa tentunya,” pungkas Benny.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap oknum jenderal TNI maupun Polri, termasuk mantan jenderal, yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.
Dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu bertindak, tanpa memandang jabatan maupun latar belakang pelaku.
“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Prabowo membeberkan, saat ini terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara minimal Rp300 triliun. Ia pun meminta dukungan penuh MPR serta seluruh partai politik demi menuntaskan masalah ini.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Kejagung Tetapkan Rekan Kuliah Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai Tersangka Baru Kasus TPPU
Staf Polri di KPK Diduga Bocorkan Sprinlidik dan Peras Bupati Pemalang
Pengamat Pertanyakan Efek Jera OTT KPK: Kepala Daerah Tak Bisa Bedakan Tindak Pidana?
Politisi Soroti Lemahnya Penegakan Hukum Usai Pria di Tabanan Tewas Diamuk Massa Gegara Diduga Curi Ayam