Aktivis perburuhan dan warganet pun mempertanyakan:
- Bagaimana struktur pengupahan di PT IMIP sebenarnya?
- Apa dasar kebijakan yang menetapkan gaji setinggi itu untuk TKA non-keahlian?
- Apakah proses rekrutmen TKA telah memenuhi semua regulasi ketenagakerjaan Indonesia?
- Mengapa pekerjaan yang bisa dilakukan tenaga lokal justru diberikan kepada TKA?
Ketimpangan ini dinilai berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan mengikis rasa keadilan bagi pekerja Indonesia di Morowali.
Tuntutan Transparansi dan Penjelasan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak manajemen PT IMIP terkait kesaksian mantan karyawan tersebut. Publik dan pemangku kepentingan mendesak adanya transparansi total mengenai:
- Skema dan struktur gaji di perusahaan.
- Kualifikasi dan job deskripsi TKA yang dipekerjakan.
- Peran serta pengawasan pemerintah dalam kebijakan ketenagakerjaan di perusahaan industri strategis nasional ini.
Desakan untuk kejelasan ini semakin menguat, mengingat PT IMIP merupakan pusat industri nikel nasional yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas.
Artikel Terkait
SP3 Eggi Sudjana & Damai Hari Lubis: Intervensi Politik atau Restorative Justice?
Ketua RT Tabung Gaji 7 Tahun untuk Ronda Malam Pakai Drone, Kisah Inspiratif
Daftar Lengkap 11 Korban Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros: Identitas Kru dan Penumpang
Anggota Brimob Aceh Dipecat Polda Usai Desersi & Gabung Tentara Bayaran Rusia