KPK Segel Ruang Bupati Lombok Barat, Sang Bupati Hilang Kontak

Penyegelan itu terjadi di tengah suasana pagi yang biasanya sibuk dengan aktivitas perkantoran. Saikhu mengaku pihaknya baru menyadari situasi tersebut saat memasuki lingkungan kantor. Ia menggambarkan kejutan yang dirasakan jajarannya saat mendapati ruangan pimpinan daerah mereka tertutup segel.

Kronologi Nobar hingga Penyegelan

Menurut penuturan Saikhu, Lalu Ahmad Zaini dan sejumlah pejabat Pemkab Lombok Barat masih terlihat beberapa jam sebelumnya. Mereka mengikuti acara nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2026 yang digelar di halaman kantor bupati pada Senin subuh.

"Begitu paginya kami masuk kantor, situasinya sudah seperti itu (tersegel dengan lambang KPK)," katanya.

Usai acara nobar, seluruh peserta dipastikan pulang ke rumah masing-masing. Namun, ketika staf kembali masuk kerja di pagi hari, pemandangan di lantai dua kantor bupati sudah berubah total. Segel merah putih dengan logo KPK terpasang di pintu utama ruangan.

"Selesai nonton, kami pada pulang. Dan paginya pas balik kantor, situasinya sudah seperti ini, kami kaget," ucapnya.

Upaya Kontak dan Dugaan Keterkaitan

Saikhu mengaku telah berupaya menghubungi Lalu Ahmad Zaini melalui jalur ajudan. Namun, semua nomor yang selama ini digunakan untuk komunikasi harian tidak bisa diakses.

"Dikontak, sudah tidak aktif," ujarnya.

Hingga saat ini, pihak sekretariat daerah belum bisa memastikan apakah hilangnya sang bupati memiliki hubungan langsung dengan operasi KPK. Selain ruang bupati, tim penegak hukum juga menyegel ruangan di Dinas Pekerjaan Umum Lombok Barat yang letaknya tidak jauh dari kantor bupati.

"Kami belum bisa menyampaikan informasi apapun, baiknya kita menunggu resmi dari pihak yang melakukan kegiatan ini (penyegelan)," katanya.

Suasana di lingkungan pemerintahan Lombok Barat pun menjadi tegang. Para pegawai tampak berbisik-bisik di koridor, sementara sejumlah wartawan mulai berdatangan ke lokasi untuk memastikan perkembangan terbaru. Belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai substansi perkara yang mendasari penyegelan tersebut.