Hasto Kritik Pelibatan Babinsa Urus Pajak: Langkah Mundur ke Era Kolonial

PARADAPOS.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, langkah ini tidak tepat dan berpotensi membawa Indonesia kembali ke praktik era kolonial. Pernyataan tersebut ia sampaikan di sela-sela acara pameran sejarah dan arsip foto "Meretas Jalan Demokrasi" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada Selasa (21/7/2026). Hasto menegaskan bahwa urusan perpajakan adalah ranah sipil yang tidak semestinya melibatkan aparat militer karena dapat membuka celah penyalahgunaan kekuasaan negara.

Suasana di Museum Koleksi TIM sore itu tampak hening saat Hasto menyampaikan pandangannya di hadapan para pengunjung pameran. Ia menekankan bahwa penggunaan elemen militer untuk kepentingan fiskal adalah langkah yang keliru dan berbahaya.

"Penggunaan elemen-elemen militer bagi kepentingan pengumpulan pajak sama sekali tidak dibenarkan dan itu bagian dari penyalahgunaan kekuasaan negara," tegas Hasto.

Baginya, kesadaran membayar pajak adalah tanggung jawab warga negara yang harus dibangun melalui edukasi dan penegakan hukum yang adil, bukan dengan pendekatan militeristik. Ia mengingatkan agar praktik yang melibatkan TNI atau Polri untuk kepentingan kekuasaan tidak kembali terulang di masa depan.

Keterkaitan dengan Praktik Kolonial

Dalam pernyataannya, Hasto tidak hanya menyoroti aspek prosedural, tetapi juga mengaitkan wacana ini dengan sejarah kelam bangsa. Ia merujuk pada buku "Ratu Adil: Perjuangan Wong Cilik" karya Sindhunata yang menggambarkan bagaimana pemungutan pajak pada masa kolonial Hindia Belanda dilakukan secara represif dengan melibatkan aparat negara.

Menurut Hasto, pola serupa tidak boleh terulang di Indonesia yang sudah merdeka. Ia menilai bahwa melibatkan Babinsa dalam urusan pajak adalah langkah mundur yang membawa Indonesia ke era kolonial, di mana rakyat dipaksa memenuhi kewajiban di bawah tekanan aparat.

Mengenang Peristiwa Kudatuli

Pada kesempatan yang sama, Hasto juga menyoroti hasil temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Kudatuli. Peristiwa itu, menurut catatan sejarah, merupakan salah satu titik kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu temuan penting Komnas HAM adalah adanya campur tangan pemerintah terhadap kedaulatan partai politik. Intervensi itu, jelasnya, memicu konflik internal yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka dengan melibatkan aparat keamanan dan unsur intelijen.

Hasto juga menyebut bahwa serangan terhadap kantor PDI yang saat itu dipimpin Megawati Soekarnoputri mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Ia menambahkan bahwa sejumlah petinggi ABRI ketika itu hadir dan memimpin langsung jalannya peristiwa tersebut.

Pameran yang digelar di TIM ini sendiri menjadi pengingat bahwa demokrasi harus dijaga dari segala bentuk intervensi kekuasaan, termasuk dalam hal pengelolaan pajak yang merupakan denyut nadi negara.