Dokumen Usulan Prabowo untuk Nobel Perdamaian Diduga Dibuat dengan AI, Pemerintah Lakukan Investigasi

PARADAPOS.COM - Sebuah dokumen akademik setebal 69 halaman yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Nobel Peace Prize 2026 memicu kontroversi setelah nama Presiden Prabowo Subianto tercantum sebagai penulis pertama. Makalah berjudul "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency: Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth" ini diunggah di platform Social Science Research Network (SSRN) pada 31 Maret 2026. Yang menjadi sorotan bukan hanya isinya, melainkan dugaan jejak perintah kecerdasan buatan (AI) yang masih tersisa di dalam badan dokumen, memicu pertanyaan besar tentang etika dan keabsahan publikasi ilmiah tersebut.

Dari sisi substansi, makalah ini membahas program MBG sebagai instrumen ketahanan pangan, pendorong pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi nyata bagi perdamaian. Prabowo terdaftar dengan afiliasi Presiden Republik Indonesia, didampingi sejumlah nama akademisi dan pihak lain yang turut menyusun gagasan tersebut. Namun, kehadiran frasa seperti "One-Sentence Nobel Interpretation (optional, very strong)" di tengah naskah langsung menjadi perbincangan hangat. Frasa semacam itu lazim ditemukan dalam template perintah AI, bukan dalam karya ilmiah yang sudah melewati proses editorial ketat.

Jejak AI dan Tingkat Deteksi Tinggi

Kecurigaan publik semakin menguat setelah sejumlah alat pendeteksi AI menunjukkan tingkat deteksi hingga 93 persen pada dokumen tersebut. Gaya bahasa yang kaku, pola kalimat yang berulang, serta ilustrasi yang dinilai terlalu generik menjadi ciri yang sering dikaitkan dengan hasil generasi mesin. Temuan ini tentu saja memalukan, terutama karena dokumen itu mengusung nama besar kepala negara dan menyangkut citra program prioritas pemerintah.

Di media sosial, gelombang kritik dan sindiran pun tak terhindarkan. Akun @TxtdariiUGM, misalnya, mengomentari dengan nada sarkastis: "Anjirrr paper nobel perdamaiannya Prabowo ada sisa prompt yg kelupaan dihapus HAHAHA. Pake AI donggg buat papernya." Cuitan ini mewakili sebagian besar reaksi warganet yang merasa publikasi semacam itu mencederai integritas akademik dan mengurangi kredibilitas usulan yang sebenarnya bisa menjadi langkah diplomatik yang menarik.

Investigasi Pemerintah dan Klarifikasi

Menanggapi polemik yang meluas, pemerintah bergerak cepat. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Kementerian Dalam Negeri menyatakan tengah melakukan investigasi mendalam terkait pencatutan nama tersebut. Kepala Bakom Muhammad Qodari menegaskan, "Lagi diinvestigasi." Pernyataan singkat ini menjadi sinyal bahwa kasus ini dianggap serius dan berpotensi melibatkan prosedur hukum.

Di sisi lain, sejumlah pihak yang dekat dengan lingkaran kepresidenan menyebut bahwa Prabowo tidak mengetahui, tidak memerintahkan, dan tidak menyetujui pembuatan paper tersebut. Ada indikasi kuat bahwa nama presiden dicatut tanpa izin. Bahkan, lampiran surat yang sempat menjadi bagian dari dokumen telah diklarifikasi oleh institusi terkait sebagai sesuatu yang tidak autentik atau tidak sesuai prosedur. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari penulis lain yang tercantum dalam makalah tersebut, sehingga spekulasi tentang dalang di balik publikasi ini masih mengambang.

Catatan Penting tentang Proses Nobel

Perlu dipahami bahwa publikasi di SSRN sama sekali bukan bagian dari proses nominasi resmi Nobel Perdamaian. Mekanisme Nobel bersifat ketat, rahasia, dan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang memenuhi kualifikasi tertentu, seperti anggota parlemen, akademisi senior, atau mantan penerima Nobel. Dengan demikian, langkah mengunggah makalah di platform pracetak (preprint) lebih tepat dilihat sebagai upaya membangun opini publik atau sekadar eksperimen akademik, bukan langkah resmi menuju Oslo.

Kendati demikian, kasus ini menjadi pengingat yang sangat relevan di era digital. Ketika kecerdasan buatan semakin mudah diakses, batas antara karya orisinal dan hasil generasi mesin menjadi kabur. Melibatkan nama pejabat tinggi negara dalam sebuah dokumen yang diduga dihasilkan oleh AI bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan etika, reputasi, dan kepercayaan publik. Investigasi yang tengah berjalan diharapkan mampu mengungkap siapa yang bertanggung jawab dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan teknologi secara tidak bertanggung jawab.