Gibran, AHY & Dialektika Kekuasaan: Menimbang Fungsi Wapres & Menteri di Negara Demokrasi

Gibran, AHY & Dialektika Kekuasaan: 'Menimbang Fungsi Wapres & Menteri di Negara Demokrasi'

Dalam beberapa bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, publik melihat figur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampil dominan di berbagai forum kenegaraan—baik nasional maupun internasional.

Dalam berbagai kesempatan, AHY bahkan tampil mewakili langsung presiden dan menyampaikan sikap resmi pemerintah Indonesia.

Contoh paling menonjol adalah ketika AHY mewakili Indonesia di Boao Forum for Asia Annual Conference 2025, salah satu forum ekonomi terbesar di kawasan Asia.

Di sana, AHY ditunjuk menjadi pembicara kunci dalam sesi High-Level Dialogue: Achieving Sustainable Development in a Transforming World.

Dalam forum ini, ia memaparkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan di tengah perubahan global dan tekanan geopolitik yang meningkat.

Tak hanya itu, pada 26 Mei 2025, AHY juga bertindak atas nama pemerintah Indonesia saat melepas kepulangan Premier Republik Rakyat Tiongkok, Bapak Li Qiang, yang telah melakukan kunjungan resmi selama tiga hari di Jakarta. Dalam pidatonya, AHY menyatakan:

Yang menarik, dalam dua agenda resmi kenegaraan tersebut, tidak tampak kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Teori Politik: Jabatan Tinggi Tak Selalu Berarti Peran Dominan

Dalam sistem presidensial modern, posisi Wakil Presiden bersifat konstitusional, namun sifat fungsionalnya sepenuhnya bergantung pada mandat Presiden. 

Ini selaras dengan teori executive dualism, bahwa Presiden memegang kekuasaan penuh dan dapat mendelegasikan sebagian tugasnya secara fleksibel—baik kepada Wakil Presiden maupun Menteri.

Sementara itu, Menteri Koordinator, terutama yang memegang sektor strategis seperti pembangunan wilayah dan infrastruktur, adalah figur eksekutif aktif yang secara teknis mengendalikan lintas kementerian, sumber daya fiskal, dan jalur diplomatik dalam kerja sama ekonomi.

Dalam konteks ini, AHY menjalankan peran bukan karena privilege, melainkan karena fungsi struktural yang kuat dan penugasan resmi dari Presiden Prabowo. 

Kehadirannya dalam forum internasional bukan hanya representatif, tetapi juga substantif—menjadi suara utama Indonesia di kancah global.