Kebijakan Jokowi dan Dampaknya: Analisis Karpet Merah untuk WN China di Indonesia

Banyaknya persoalan yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) asal China di Indonesia dikaitkan dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai memberikan karpet merah. Hal ini mencuat kembali menyusul insiden penyerangan terhadap prajurit TNI dan karyawan perusahaan di Ketapang, Kalimantan Barat.

Pandangan Pakar Terhadap Kebijakan Pemerintah

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menyoroti bahwa berbagai masalah terkait WNA China tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan berlebihan. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi insiden kekerasan di Kalbar yang melibatkan WN China.

"Saya kira banyak masalah terkait WNA China tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang memberikan karpet merah kepada WN China di Indonesia," ujar Saiful Anam.

Dampak Kelonggaran bagi WN China

Menurut analisis Saiful, pemerintah dinilai terlalu memberikan angin segar, sehingga memicu berbagai permasalahan. Ia berpendapat bahwa tanpa kelonggaran tersebut, konflik seperti yang terjadi saat ini mungkin dapat dihindari.

Lebih lanjut, Saiful menyatakan kekhawatirannya bahwa keberadaan WN China di Indonesia berpotensi menggerogoti semangat nasionalisme. Ia menilai ada kesan WN China seolah menjadi penghuni kelas utama, bahkan melebihi hak warga negara Indonesia sendiri.

Seruan untuk Pembatasan yang Terukur

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menegaskan pentingnya pemerintah menyadari situasi ini dan menetapkan batasan-batasan yang jelas dan terukur terhadap aktivitas WN China di Indonesia.

"Pemerintah harus selektif dalam pemberian izin maupun bisnis kepada WN China di Indonesia," tegas Saiful. Ia memperingatkan bahwa tanpa selektivitas, dapat timbul kesan bahwa WN China merasa berhak atas segala sesuatu tanpa memedulikan kewajibannya sebagai warga negara asing.

Pentingnya Pemerintah Segera Berbenah

Menyikapi berbagai problematika yang muncul, Saiful Anam mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan kebijakan. Ia menekankan agar pemerintah menghentikan pemberian karpet merah dan menerapkan regulasi yang lebih ketat serta berorientasi pada kepentingan nasional.

Insiden di Kalimantan Barat ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap hubungan dan kebijakan Indonesia terkait kehadiran serta aktivitas Warga Negara Asing, khususnya dari China, di tanah air.