Gibran, AHY & Dialektika Kekuasaan: Menimbang Fungsi Wapres & Menteri di Negara Demokrasi

Kekuasaan Operasional: Siapa Bekerja, Siapa Diberi Tugas

Tidak munculnya Gibran dalam agenda-agenda besar tersebut bukan karena dikurangi peran, tetapi karena memang belum ditetapkan penugasan operasional yang spesifik. 

Dalam struktur pemerintahan, fungsi mengatur kebijakan teknis dan diplomasi pembangunan tidak melekat pada jabatan Wakil Presiden secara otomatis, kecuali melalui delegasi.

Dalam literatur kelembagaan, kita mengenal istilah ministerial primacy: kekuasaan teknokratis sehari-hari lebih sering dijalankan oleh menteri, bukan Wapres. 

Inilah mengapa AHY tampil aktif, sementara Gibran menjalankan fungsi protokoler dan simbolik dalam beberapa kesempatan terbatas.

Perspektif Islam: Kekuasaan Adalah Amanah Berdasarkan Fungsi

Dalam politik Islam, jabatan di pemerintahan bukan sekadar simbol posisi, melainkan tanggung jawab sesuai dengan kafa’ah (kompetensi) dan mandat. 

Dalam perjanjian-perjanjian penting Islam awal, Rasulullah ? selalu mengutus orang yang paling memahami konteks tugasnya. Diplomasi negara dalam Islam adalah amanah, bukan panggung pencitraan.

Jika hari ini Menteri Koordinator seperti AHY mewakili pemerintah dalam pertemuan strategis, maka itu selaras dengan model amanah Islam: siapa yang punya tugas, maka dia yang bicara atas nama negara.

Fungsi Menentukan Peran, Bukan Pangkat

Perbedaan tampilan antara AHY dan Gibran bukanlah anomali. Ini adalah cerminan logika politik kelembagaan dalam sistem presidensial modern. 

Gibran tetap Wakil Presiden secara sah, namun tidak serta-merta memiliki panggung diplomatik jika tidak ada penugasan. 

Sedangkan AHY, melalui struktur dan mandat, telah dan sedang menjalankan fungsi negara secara aktif.

Dalam negara demokrasi modern, jabatan tinggi tidak selalu berarti peran dominan. Yang bekerja adalah yang ditugaskan, dan yang tampil adalah yang menjalankan. ***