"Ini semua kasusnya politik gitu loh, bukan kasus korupsi ya," tegasnya.
Daftar tersebut, menurut Syahganda, juga mencakup nama-nama yang bahkan sudah meninggal dunia namun status hukumnya masih tersangkut.
Ia mencontohkan almarhumah Rachmawati Soekarnoputri dan Lieus Sungkharisma yang hingga kini status tersangkanya dalam kasus makar belum dicabut.
Nama-nama lain seperti Eggi Sudjana dan Kivlan Zen juga masuk dalam daftar panjang tersebut.
Lebih jauh lagi, Syahganda bahkan menyinggung kemungkinan peninjauan ulang kasus Tragedi KM 50 yang menewaskan enam laskar Front Pembela Islam (FPI).
"Insyaallah juga itu kasus KM 50 ditinjau ulang. Kita tuntut aja," katanya.
Langkah "Amnesti Jilid 2" ini, menurut tafsiran Syahganda, adalah cara Presiden Prabowo menunjukkan dua sisi kepemimpinannya.
"Satu sisi urusannya persatuan ya yang belum tentu ideologis. Sisi lain dia harus menolong orang-orang korban politik di era Jokowi. Karena ideologis kan," jelasnya.
Jika benar terealisasi, kebijakan ini dipastikan akan menjadi pertaruhan politik yang sangat besar.
Di satu sisi, langkah ini berpotensi meredakan amarah dan memuaskan basis pendukung Prabowo serta kelompok-kelompok yang merasa terzalimi di era sebelumnya.
Namun di sisi lain, ini bisa membuka kotak pandora baru, memicu perdebatan sengit tentang batasan antara kriminalitas dan aktivisme politik, serta mengorek kembali luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh.
[VIDEO]
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Klarifikasi Resmi Kemhan: Ayu Aulia Bukan Tim Kreatif, Ini Faktanya
Prabowo: Meritokrasi Kunci Capaian Nyata 1 Tahun Pemerintahan
Uang Sitaan Rp66 Triliun Kejagung: Asal Usul dan Rencana Prabowo untuk Renovasi Sekolah & Rumah Korban Bencana
Prabowo Siap Mati untuk Rakyat: Pernyataan dan Makna Pengabdiannya