MBG Tetap Dibagi Saat Libur Sekolah, DPR Kritik Keras: Prioritas Gizi atau Anggaran?

Paradapos.com - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masa libur sekolah akhir tahun memicu perdebatan sengit. Kebijakan ini dipertanyakan, apakah benar untuk memenuhi gizi anak atau sekadar mengejar serapan anggaran.

MBG Berjalan Meski Sekolah Libur

Meski libur sekolah berlangsung dari 22 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, siswa tetap diharuskan datang ke sekolah hanya untuk mengambil paket MBG. Program andalan pemerintah ini dirancang menjamin asupan gizi harian, namun pelaksanaannya saat sekolah tutup menuai kritik pedas dari anggota DPR RI.

Kritik Tajam dari DPR Soal Kualitas dan Tujuan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, secara terbuka mempertanyakan relevansi dan kualitas MBG saat libur. Ia menyoroti dominasi makanan kemasan dalam paket yang dibagikan.

"Saya sangat semangat ketika mendengar BGN menyatakan akan melarang ultra-processed food untuk MBG. Kenyataannya justru berbeda," ujar Charles. Ia menegaskan, tujuan utama perbaikan gizi bisa hilang jika yang dibagikan adalah makanan kemasan bernutrisi terbatas.

Charles juga menduga ada unsur kejar serapan anggaran di akhir tahun. Menurutnya, sisa anggaran seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan lebih mendesak, seperti bantuan bagi korban bencana.

Pemerintah Beralasan Gizi Tidak Kenal Libur

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program beralasan bahwa kebutuhan gizi anak tidak mengenal kalender akademik. Pemerintah menegaskan MBG tetap penting untuk meringankan beban keluarga sekaligus menjaga asupan nutrisi anak di rumah.

Di lapangan, paket yang dibagikan bervariasi, seperti di Kabupaten Langkat yang berisi susu, buah, dan kurma dengan porsi berbeda per jenjang kelas.

Ahli Gizi Ingatkan Keterbatasan Makanan Kemasan

Para ahli gizi mengingatkan bahwa makanan kemasan memiliki keterbatasan dalam memenuhi nutrisi seimbang. Asupan protein segar, serat, dan mikronutrien sering kali tidak optimal dari produk siap konsumsi.

Tantangan dan Masa Depan Program MBG

Kebijakan ini menjadikan pemerintah di posisi dilematis. Di satu sisi ingin menjamin hak gizi, di sisi lain pelaksanaan yang kurang adaptif berisiko menurunkan kepercayaan publik.

Ke depan, pemerintah dituntut untuk meningkatkan transparansi anggaran, evaluasi menu, dan pengawasan distribusi. Kritik dari DPR harus menjadi alarm perbaikan agar MBG benar-benar menjadi investasi kualitas SDM Indonesia, bukan sekadar program administratif.

Tanpa perbaikan mendasar, program berbiaya besar ini berisiko kehilangan esensi dan kepercayaan dari masyarakat yang menjadi sasarannya.