Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan meminta pemerintah untuk tidak melakukan kriminalisasi serta membungkam suara aktivis.
“Kami mengusulkan bahwa sebagai langkah konkret untuk tidak ada kriminalisasi dan pembungkaman suara aktivis jadi kita sama-sama membuat report dan crisis desk,” kata Bagas kepada wartawan usai bertemu jajaran pemerintah di Istana Negara, Kamis malam, 4 September 2025.
Lanjut dia, HMI beserta organisasi kemahasiswaan lainnya sebagai civil society terus menghimpun data-data dari lapangan mengenai adanya kriminalisasi aktivis.
“Kita mengumpulkan temuan-temuan yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, karena kami mendengar ada kriminalisasi-kriminalisasi terhadap aktivis. Nah, pengumpulan itu kemudian, tadi pemerintah juga sudah setuju untuk akan dibantu proses pengeluarannya,” jelas dia.
Korps Hijau Hitam ini juga mendorong agar pemerintah terus menyerap aspirasi dari masyarakat.
“Kami dari organisasi mahasiswa juga menekankan serius kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh melakukan perbaikan institusi publik yang inklusif, yaitu institusi publik yang menyerap aspirasi masyarakat dan mendistribusikan hak,” pungkasnya.
Dalam pertemuan itu, para perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan aspirasi saat berdialog langsung dengan jajaran pemerintah yang diwakili Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.
Sumber: rmol
Foto: Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan (tengah) di Istana Negara, Kamis malam, 4 September 2025. (Foto: BMI Sekretariat Presiden)
Artikel Terkait
Kucing di Kumamoto Kabur dari Kamar Detik Sebelum Gempa M7, Ilmuwan Kembali Kaji Kepekaan Hewan
Saksi Ahli Sebut Publikasi Penahanan Roy Suryo Picu Kerugian Imateriel
Pemkab Bangli Telusuri Video WNA Tawarkan Lahan di Kintamani
Kejagung Lelang Aset Benny Tjokro: 16 Apartemen dan 24 Bidang Tanah Laku Rp129 Miliar