Pungli Dilegalkan: DPRD Kabupaten Bogor Semprot Gubernur Jabar Soal Patungan Rp 1000 Per Hari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor melayangkan kritik tajam terhadap Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Nomor 149/PMD.03.04 tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).

Surat edaran yang mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, hingga masyarakat untuk menyisihkan Rp1.000 setiap hari, dengan janji akan dikembalikan untuk kebutuhan masyarakat, menuai kekhawatiran serius di tingkat legislatif daerah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, secara eksplisit meminta Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk tidak terburu-buru mengikuti SE Gubernur tersebut. "Saya meminta kepada Bupati Bogor untuk mengkaji agar tidak dilaksanakan terburu-buru. Kajian komprehensif dulu baru boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena saya melihat terlalu banyak mudaratnya," kata Junaidi pada Kamis (9/10/2025).

Junaidi Samsudin menekankan bahwa masyarakat sebenarnya telah memiliki semangat gotong royong dan saling membantu jauh sebelum adanya edaran tersebut. Ia khawatir, edaran yang terkesan memaksakan masyarakat itu justru akan mengurangi nilai keikhlasan dalam bergotong royong.

"Satu tujuan baik untuk perhatian gotong royong, untuk kesetiakawanan. Rereongan ini berlaku untuk semua kalangan, baik ASN provinsi sampai tingkat Kabupaten juga sipil dan masyarakat biasa," jelas Junaidi. "Kalau seperti ini semua masyarakat harus terlibat. Sementara memang kita bicara Rp1.000 ringan bagi yang mampu. Kesetiakawanan dan gotong royong di kita mah sudah dilakukan berjalan, bahkan nilainya lebih dari itu," imbuhnya.

Salah satu poin krusial yang dipertanyakan DPRD adalah arah penggunaan dana yang terkumpul, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan. Junaidi Samsudin menganggap bahwa jika permasalahan pendidikan, kesehatan, dan kewajiban pemerintah lainnya dibebankan kepada masyarakat melalui iuran semacam ini, hal tersebut bisa memicu bahaya serius.