Polemik Anggaran Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 M, Legislator Kritik, Pemda Beralasan Medan Berat

PARADAPOS.COM - Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menganggarkan pembelian mobil dinas gubernur senilai Rp 8,5 miliar memantik perdebatan publik. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai pengeluaran tersebut tidak tepat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, pemerintah daerah beralasan bahwa kendaraan dengan spesifikasi tinggi diperlukan untuk mendukung mobilitas gubernur dalam menjangkau wilayah dengan medan yang sulit.

Kritik dari Legislator: Anggaran Dinilai Tidak Empatik

Mardani Ali Sera, yang juga menjabat sebagai Ketua Bappilu PKS, secara tegas menyoroti besaran anggaran yang diusulkan. Ia menekankan bahwa esensi kepemimpinan adalah pelayanan, bukan fasilitas mewah. Dalam pandangannya, keputusan penggunaan uang negara harus selalu mempertimbangkan rasa keadilan dan kondisi riil yang dialami oleh warga.

“Pemimpin itu hadir untuk melayani. Leaders eat last,” tutur Mardani dalam keterangannya.

Politikus itu menambahkan, logika pengadaan barang milik negara, khususnya untuk pejabat, harus selaras dengan prinsip empati. Menghabiskan dana miliaran rupiah hanya untuk satu unit kendaraan, menurutnya, sulit dipertanggungjawabkan baik dari sisi kebutuhan maupun etika pemerintahan.

Penjelasan Pemerintah Daerah: Kebutuhan Operasional di Medan Berat

Menanggapi kritik yang muncul, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni memberikan penjelasan resmi. Ia menyatakan bahwa usulan pengadaan mobil dinas tersebut bukan tanpa dasar, melainkan telah melalui kajian mendalam terkait kebutuhan operasional Gubernur Isran Noor.

Sri Wahyuni memaparkan bahwa karakteristik geografis Kalimantan Timur, dengan wilayah yang luas dan infrastruktur jalan yang belum merata, menuntut kendaraan dengan daya tahan dan keamanan khusus. Hal ini dinilai penting untuk mendukung tugas gubernur dalam melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

“Pak Gubernur ingin memastikan persoalan di lapangan bisa dipantau langsung. Untuk mencapai lokasi dengan kondisi jalan seperti itu, diperlukan kendaraan yang kuat dan aman,” jelasnya.

Ia memberi contoh konkret saat gubernur perlu mengunjungi daerah seperti Bongan, di mana kondisi jalan yang ekstrem menjadi hambatan serius bagi kendaraan biasa. Argumen ini diajukan untuk menunjukkan bahwa pengadaan lebih didasarkan pada pertimbangan fungsional dan keselamatan, bukan sekadar gengsi.

Mencari Titik Temu Antara Kebutuhan dan Kesederhanaan

Polemik ini menyoroti tarik-menarik klasik dalam birokrasi: antara memenuhi kebutuhan operasional yang legitimate dengan menjaga prinsip kesederhanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Di satu sisi, tuntutan mobilitas pemimpin daerah di wilayah dengan tantangan geografis tertentu adalah hal yang nyata. Di sisi lain, angka anggaran yang fantastis kerap menimbulkan tanda tanya di benak publik, terutama mengenai efisiensi dan skala prioritas.

Dialog antara kritik dari pusat dan penjelasan dari daerah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran APBD benar-benar memiliki nilai manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kehati-hatian dalam merumuskan spesifikasi dan proses lelang pengadaan menjadi kunci untuk menghindari kesan pemborosan.