Wakil Ketua MPR Dukung WFH, Soroti Urgensi Perbaikan Subsidi Energi

PARADAPOS.COM - Pemerintah mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, terkait wacana penerapan Work From Home (WFH) satu hari per pekan. Kebijakan ini digulirkan sebagai respons atas ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang berpotensi mengganggu stabilitas harga energi global. Dalam pandangannya, langkah WFH merupakan aksi cepat, namun yang lebih krusial adalah pembenahan mendasar terhadap kebijakan subsidi energi nasional untuk jangka panjang.

WFH Sebagai Langkah Antisipasi Jangka Pendek

Eddy Soeparno memandang kebijakan Work From Home sebagai langkah strategis yang dapat segera diimplementasikan. Dalam situasi ketidakpastian geopolitik yang mendorong kekhawatiran atas lonjakan harga minyak dunia, mengurangi mobilitas masyarakat lewat WFH dinilai mampu menghemat konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan untuk sementara. Namun, politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan bahwa langkah tersebut bukan solusi utama. Fokus pemerintah, menurutnya, harus tetap pada penyiapan kebijakan energi yang konsisten dan berkelanjutan.

Pentingnya Pembenahan Subsidi Energi

Mengalihkan pembicaraan ke isu yang lebih mendasar, Eddy Soeparno menyoroti urgensi penataan ulang sistem subsidi energi di Indonesia. Ia memperingatkan bahwa gejolak harga minyak mentah internasional akan langsung membebani anggaran negara melalui peningkatan subsidi energi, yang pada gilirannya mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan.

"Lonjakan harga minyak global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal negara. Karena itu, kita perlu bergegas untuk melakukan pembenahan subsidi energi agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," tegas Eddy dalam siaran persnya, Kamis, 26 Maret 2026.

Argumentasinya didasari pada data yang menunjukkan ketidaktepatan sasaran selama ini. Dirinya menyebut bahwa mayoritas konsumen bahan bakar bersubsidi seperti pertalite, solar, dan LPG ternyata berasal dari kalangan masyarakat mampu yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan negara.

"Membenahi subsidi energi adalah jalan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan dan meminimalisir segala potensi subsidi salah sasaran ketika subsidi justru diterima oleh mereka yang mampu," lanjutnya.

Menuju Ketahanan Energi yang Berkeadilan

Bagi Eddy Soeparno, yang juga merupakan Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia, pembenahan subsidi bukan sekadar masalah anggaran. Ia melihatnya sebagai langkah strategis untuk membangun ketahanan energi nasional yang sesungguhnya. Konsep ketahanan energi, dalam pandangannya, mencakup aspek keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya.

"Menata kebijakan subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa ketahanan energi tidak hanya berbicara soal ketersediaan dan keandalan pasokan, tetapi juga tentang efektivitas negara mengelola sumber daya energi secara adil, efisien, dan berkelanjutan," ungkapnya.

Mengalihkan Anggaran untuk Masa Depan

Eddy Soeparno menegaskan pentingnya realokasi anggaran dari subsidi yang tidak tepat sasaran ke sektor-sektor yang lebih produktif. Salah satu prioritas utama yang ia soroti adalah pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Langkah ini dinilai tidak hanya akan menjaga kesehatan fiskal negara, tetapi juga membangun fondasi kemandirian energi Indonesia di masa depan.

"Subsidi energi harus menjadi instrumen yang tepat sasaran dan sangat bisa dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan untuk menjamin keandalan energi nasional ke depannya. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk wujudkan ketahanan energi," tutup Eddy Soeparno, menekankan keselarasan kebijakan dengan agenda pemerintahan saat ini.