PARADAPOS.COM - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Persidangan Ke-22 Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja (KK/JKK) SOSEK MALINDO Daerah Kepri/Riau–Johor/Melaka di Batam. Forum bilateral ini mempertemukan delegasi Indonesia dan Malaysia untuk membahas percepatan pembangunan kawasan perbatasan, termasuk pembukaan jalur laut RoRo Batam-Johor. Dalam sidang tersebut, diperkenalkan pula sistem baru bernama Bridge System yang dirancang untuk mengintegrasikan data dan hasil kesepakatan kedua negara.
Momentum Percepatan Kerja Sama Perbatasan
Amran, yang menjabat sebagai Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri sekaligus Ketua Sekretariat Bersama Kelompok Kerja SOSEK Indonesia, menegaskan bahwa persidangan ini menjadi momentum penting. Ia menyebut forum ini harus mampu mempercepat tindak lanjut hasil Persidangan Ke-19 Sekretariat Bersama (Sekber) SOSEK MALINDO yang sebelumnya digelar di Bandung.
"Persidangan ini harus mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang tidak hanya memperkuat koordinasi antarinstansi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia," ujar Amran.
Pernyataan itu disampaikannya sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA. Menurut Amran, seluruh pembahasan perlu menghasilkan kesepakatan yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Bridge System: Inovasi Tata Kelola Data Bilateral
Dalam kesempatan yang sama, Ditjen Bina Adwil memperkenalkan Border Integrated Decision and Governance Engine System atau yang disebut Bridge System. Sistem ini merupakan platform pengelolaan informasi yang mengintegrasikan data, rencana aksi, serta hasil-hasil kesepakatan SOSEK MALINDO dari tingkat daerah, Sekretariat Bersama, hingga nasional.
Sistem ini diharapkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, Bridge System juga dirancang untuk memperkuat monitoring dan evaluasi serta meningkatkan efektivitas implementasi kerja sama bilateral.
"Melalui Bridge System, setiap hasil persidangan dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga perumusan kebijakan dan diplomasi bilateral semakin berbasis data, terukur, dan mampu diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat perbatasan," tambah Amran.
Jalur RoRo Batam-Johor: Potensi dan Tantangan
Selain penguatan tata kelola kerja sama, persidangan juga membahas percepatan pembukaan jalur laut RoRo Batam-Johor. Jalur ini dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kedua wilayah.
Meskipun infrastruktur dasar di Batam dan Johor telah memadai, implementasi rute tersebut masih memerlukan penyelarasan regulasi, standar operasional, serta koordinasi lintas kementerian di Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Provinsi Kepri berharap pembahasan ini terus memperoleh kemajuan melalui berbagai forum bilateral maupun trilateral.
Kehadiran jalur tersebut diyakini akan memperkuat konektivitas kawasan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Suasana persidangan berlangsung dinamis, mencerminkan keseriusan kedua belah pihak dalam mewujudkan kerja sama yang lebih konkret di lapangan.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
SMA Taruna Nusantara Buka Rekrutmen Pamong Pengajar Gelombang IV 2026 untuk Tiga Kampus
Polwan Sambut Aktivis dengan Bunga, Polda Metro Jaya Terima Evaluasi Koalisi Sipil
Pemprov Sumut Perketat Pengawasan Truk ODOL di Galang Demi Lindungi Jalan Baru Rp17 Miliar
Kemhan Pangkas Pelatihan Bela Negara Peserta SPPI Jadi Dua Minggu, Fokus pada Manajerial Koperasi