PARADAPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pembangunan rumah susun (rusun) di ibu kota diharapkan mampu menjadi solusi atas kebutuhan tempat tinggal, terutama bagi pasangan muda yang baru menikah. Pernyataan ini disampaikan Pramono di Jakarta pada Kamis, 2 Juli 2026, merujuk pada rencana strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menganggarkan pembangunan 11 rusun dalam APBD. Dari jumlah tersebut, dua proyek menjadi prioritas utama, yakni Rusun Marunda Klaster C dan Rusun Rorotan IX di Jakarta Utara.
Harapan bagi Pengantin Baru di Tengah Keterbatasan Lahan
Di tengah mahalnya harga tanah dan properti di Jakarta, Pramono melihat rusun sebagai opsi realistis bagi generasi muda yang ingin memulai hidup berkeluarga di ibu kota. Ia menekankan bahwa program ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga jawaban atas keresahan sosial.
“Saya berharap pembangunan rumah susun ini juga akan bisa menjawab kegelisahan, terutama bagi para pengantin muda untuk punya rumah di Jakarta,” kata Pramono.
Pernyataan tersebut mencerminkan urgensi penyediaan hunian vertikal di kota yang padat penduduk. Dengan lahan yang semakin sempit, pembangunan ke atas dinilai menjadi satu-satunya cara untuk tetap menyediakan tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
Dua Proyek Prioritas: Marunda dan Rorotan
Dari sebelas rusun yang direncanakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfokuskan langkah awal pada dua kawasan. Proyek pertama adalah Rusun Marunda Klaster C yang terdiri dari lima tower, dan proyek kedua adalah Rusun Rorotan IX yang direncanakan memiliki tujuh tower. Kedua lokasi ini berada di Jakarta Utara.
“Dari 11 itu, dua yang akan dibangun dalam waktu dekat ini, yaitu Marunda Klaster C dari lima tower yang ada, kemudian Rorotan IX dari tujuh tower yang direncanakan,” jelas Pramono.
Pembangunan tahap awal ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi proyek-proyek rusun lainnya. Seluruh biaya konstruksi telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta, menunjukkan komitmen fiskal yang serius dari pemerintah daerah.
Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat
Selain proyek yang sepenuhnya dibiayai APBD, Pemprov DKI Jakarta juga menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kerja sama ini dilakukan dalam bingkai Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Sembilan rusun sisanya akan dibangun melalui skema kolaborasi ini.
“Nanti ada sembilan rusun lagi yang dibangun bersama-sama antara pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta,” ungkap Pramono.
Langkah ini menunjukkan adanya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan hunian. Dengan menggabungkan sumber daya dan kewenangan, proses pembangunan diharapkan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.
Editor: Bagus Kurnia
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo dan Lukashenko Luncurkan Peta Jalan Kerja Sama Indonesia-Belarus 2026-2030
Sidang Perdana Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Tolak Tawaran Damai
Menkeu Tindaklanjuti 11 Temuan BPK pada LKPP 2025 yang Raup Opini WTP
Pramono Anung Siapkan 11 Rusun Baru di Jakarta untuk Jawab Kebutuhan Hunian Pengantin Muda