Luluk juga menyayangkan pernyataan Ketum PBNU yang menuding pembentukan Pansus Haji sebagai politisasi.
Padahal, kata dia, Pansus dibentuk untuk mengusut adanya indikasi korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. “Kami menyayangkan politisasi Pansus Haji semata urusan pribadi Gus Muhaimin dan Menteri Agama sebagaimana disampaikan Ketua Umum PBNU,” jelas dia.
“Apalagi indikasi adanya rente, gratifikasi atau bahkan hal-hal lain yang mencederai penyelenggaraan haji 2024 perlu diselidiki lebih lanjut,” tambah Luluk.
Dia menambahkan PBNU seharusnya berpihak terhadap rasa keadilan dan kebajikan publik serta mendukung dibentuknya Pansus Haji agar ada perbaikan pada penyelenggaraan haji tahun berikutnya. “Jangan malah kerja kami di Pansus Haji dikerdilkan. Nanti publik semakin negatif terhadap PBNU,” tandas Luluk
Sumber: tvOne
Artikel Terkait
Kerangka Manusia Kwitang: Polda Metro Jaya Ambil Alih Penyidikan, Ini Update DNA Terbaru
Hutama Karya KSO Borong Proyek Jalan Papua Rp 4,8 Triliun, Target Rampung 2027
Zohran Mamdani Kuliah di Bowdoin College: Profil dan Pendidikan Calon Wali Kota New York
Kasus 2 Kerangka di Kwitang Diambil Alih Ditreskrimum, Polisi Tunggu Hasil DNA