Antisipasi Banjir: Kementerian ATR/BPN dan PU Tertibkan Bangunan di Sempadan Sungai

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya langkah antisipatif dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk menghadapi potensi banjir menjelang musim hujan. Salah satu strategi utama yang akan dilakukan adalah penertiban bangunan di atas sempadan sungai, waduk, danau, situ, dan sumber air lainnya.

Nusron Wahid menyatakan bahwa periode Januari hingga Februari akan memasuki puncak musim hujan. Oleh karena itu, penertiban di daerah rawan banjir, khususnya di kawasan Jabodetabek-Punjur dan Kawasan Strategis Nasional, harus segera dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mencegah keributan dan saling menyalahkan ketika banjir terjadi. "Kita mau kerja sistemik," tegasnya dalam pertemuan di Kementerian PU pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Sempadan Sungai adalah Hak Bersama, Bukan Hak Pribadi

Menteri Nusron menjelaskan bahwa kawasan sempadan merupakan common right atau hak bersama yang tidak boleh dimiliki atau disertipikatkan oleh individu. Hanya pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, yang berwenang mengeluarkan sertipikat untuk pemanfaatan lahan di kawasan tersebut.

"Sempadan sungai, danau, waduk, situ, dan sumber air lainnya itu masuk common right, hak bersama, bukan private right. Karena ini common right, maka harusnya yang menyertipikatkan adalah pemerintah," jelas Nusron.

Tantangan dan Mitigasi Risiko di Lapangan