Whoosh dan Usulan Alternatif Megawati: Double Track vs Kereta Cepat
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Megawati Soekarnoputri memiliki usulan alternatif pengganti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Dalam seminar internasional di Blitar, Hasto menyatakan Megawati berulang kali mempertanyakan urgensi pembangunan kereta cepat.
Pertimbangan Prioritas Nasional
Menurut Hasto, Megawati menilai kebutuhan mendesak rakyat justru berada di sektor pendidikan, pertanian, dan pengembangan IPTEK. Pembangunan bendungan untuk irigasi pertanian dan penyediaan pupuk pada masa tanam dinilai lebih penting daripada proyek kereta cepat.
Usulan Double Track Kereta Api
Megawati disebutkan mengusulkan pembangunan double track atau jalur ganda kereta api sebagai alternatif yang lebih tepat guna. Sistem double track dinilai lebih mengedepankan paradigma transportasi publik untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk pengembangan transportasi publik di Sumatera.
Perubahan Regulasi dan Beban Utang
PDIP juga menyoroti perubahan regulasi dalam proyek Whoosh. Awalnya Perpres No. 107/2015 menyatakan proyek tidak akan membebani APBN, namun Perpres No. 93/2021 mengatur kemungkinan pembiayaan dari APBN melalui penyertaan modal negara. Beban utang proyek Whoosh mencapai US$7,27 miliar atau sekitar Rp116 triliun.
Masukan Tiga Kali dari PDIP
Hasto mengklaim PDIP telah memberikan masukan sebanyak tiga kali terkait proyek Whoosh, termasuk pertimbangan aspek geologis di wilayah Bandung. PDIP menekankan pentingnya program yang berpihak pada ekonomi kerakyatan sebagai skala prioritas pembangunan.
Meskipun berbagai masukan telah diberikan, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo yang memilih melanjutkan proyek hingga Whoosh beroperasi pada 2 Oktober 2023.
Artikel Terkait
Mantan Ketua PN Depok Gugat KPK via Praperadilan Usai OTT Suap Lahan
Koalisi Sipil Soroti Respons Prabowo Usai Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS
Kuasa Hukum Larang Roy Suryo Layani Tantangan Debat Rismon Sianipar
Aktivis Ungkap Detil Pertemuan dengan Rismon Sianipar Soal Dokumen Skripsi Jokowi