Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet Kelima Kali, Pengamat: ‘I Tu Si’, Hanya Satu Wajah Baru

PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan kabinetnya untuk kelima kalinya pada Senin, 27 April 2026. Langkah ini langsung menuai kritik tajam dari pengamat politik. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai perombakan tersebut tidak membawa perubahan signifikan dan hanya memutar posisi figur-figur lama. Dari enam pejabat baru yang dilantik, hanya satu nama yang dianggap benar-benar baru, yakni Jumhur Hidayat.

Suasana di Istana Negara pagi itu tampak formal. Para pejabat yang dilantik mengenakan setelan gelap, bersalaman satu per satu dengan presiden. Namun di luar gerbang istana, publik dan pengamat mulai mempertanyakan arah pemerintahan. Ray Rangkuti, yang sejak awal mengikuti dinamika kabinet, menyebut pola reshuffle kali ini justru memperlihatkan kecenderungan yang sudah-sudah: figur yang sama dipindahkan ke posisi berbeda, atau bahkan dikembalikan setelah sebelumnya dicopot.

Sindiran 'I Tu Si' alias Itu-Itu Saja

Ray membuka analisisnya dengan istilah yang cukup menarik perhatian. Ia meminjam ungkapan dari bahasa Mandailing untuk menggambarkan situasi reshuffle terbaru ini.

"Mengutip istilah orang Mandailing: i tu si. Artinya itu itu saja. Begitulah situasi reshuffle yang baru saja dilakukan oleh presiden Prabowo. Mengangkat kembali orang yang pernah diberhentikan, lalu merotasi yang lain dari satu tempat ke tempat lainnya," ujar Ray dalam pernyataan tertulisnya, Selasa, 28 April 2026.

Menurutnya, perombakan kabinet kali ini belum memberikan kejutan politik. Wajah-wajah yang muncul masih berasal dari lingkaran lama kekuasaan. Tidak ada figur segar yang bisa menjadi angin perubahan, kecuali satu nama.

Jumhur Hidayat Satu-satunya Figur Baru

Dari sekian banyak posisi yang berganti, hanya satu nama yang benar-benar tampil sebagai sosok baru dalam susunan kabinet hasil reshuffle tersebut.

"Satu-satunya yang baru hanyalah wajah Jumhur Hidayat. Seorang pegiat buruh dan TKI, kini, menjabat sebagai menteri lingkungan hidup," tuturnya.

Masuknya Jumhur Hidayat, lanjut Ray, menjadi satu-satunya elemen segar di tengah dominasi nama-nama lama yang kembali mengisi kursi menteri. Ia menilai, latar belakang Jumhur sebagai aktivis buruh justru menjadi kontras dengan pola rekrutmen kabinet yang selama ini cenderung elitis.

Rotasi Internal, Bukan Perubahan Besar

Mantan aktivis 98 itu menilai makna reshuffle di era Prabowo lebih banyak sebatas penataan ulang jabatan di lingkaran orang dekat presiden. Bukan sebuah perubahan besar yang berdampak pada kebijakan.

"Lagi-lagi, makna reshuffle bagi Prabowo tidak lebih dari memutar-mutar posisi di antara orang-orangnya sendiri. Dan umumnya merotasi posisi jabatan-jabatan di luar yang ditempati oleh kader parpol," kritiknya.

Pernyataan itu menggambarkan kegelisahan publik yang menanti gebrakan, namun justru disuguhi rotasi yang monoton. Di lapangan, para birokrat pun mulai berspekulasi bahwa tidak akan ada perubahan kebijakan yang fundamental dalam waktu dekat.

Jabatan Nonpartai Paling Sering Diutak-atik

Ray juga menyoroti pola yang konsisten dalam lima kali reshuffle yang dilakukan Prabowo. Selama ini, perombakan lebih sering menyasar pejabat dari kalangan nonpartai dibanding kader partai politik pendukung pemerintah.

"Sudah lima kali reshuffle, sepanjang itu yang terus diutak atik hanyalah jabatan yang berkisar di lingkungan non parpol. Satu-satunya anggota kabinet dari parpol yang pernah direshuffle oleh Prabowo hanyalah Dito Ariotedjo (Golkar)," sebut Ray.

Nama Dito Ariotedjo disebut sebagai pengecualian dalam pola reshuffle tersebut. Artinya, kader partai politik hampir tidak tersentuh dalam setiap perombakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan kekuasaan di dalam kabinet.

Politik Harmoni Jadi Penjelasan

Menurut Ray, pola itu tidak terlepas dari gaya politik Prabowo yang lebih mengutamakan kestabilan koalisi ketimbang manuver besar. Pendekatan ini memang menjaga suasana tetap tenang, tetapi di sisi lain membatasi ruang regenerasi.

"Hal ini tidak luput dari filosofi politik Prabowo yang lebih memilih politik 'harmoni' dari pada politik perubahan. Politik harmoni membuat Prabowo kesulitan menciptakan aktor baru dan berselancar untuk mendapatkan figur ideal," tuturnya.

Lebih jauh, Ray menilai bahwa Prabowo lebih memilih mempertahankan komposisi lama ketimbang membuka ruang bagi tokoh baru yang bisa memunculkan gejolak. Keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas, namun dianggap menghambat inovasi.

"Prabowo dikunci oleh pandangan lebih baik apa yang ada, dari pada membuat baru yang potensial menimbulkan kegaduhan. Dan karena itu pulalah, reshuffle ini, selain i tu si, juga kuat bernuansa perkawanan," sindirnya.

Selain soal stabilitas, Ray menyebut unsur loyalitas dan hubungan personal ikut berpengaruh dalam keputusan reshuffle. Hal ini terlihat dari dikembalikannya sejumlah pejabat yang sebelumnya pernah diberhentikan.

"Bagi Prabowo, kawan tidak boleh ditinggal. Sekalipun sudah pernah diberhentikan, pernah melakukan hal kontroversial, kini, diajak kembali masuk istana," ujar Ray menandaskan.