Presiden Prabowo Diminta Bentuk Tim Independen Pimpinan Mahfud MD Usut Kasus Whoosh

Presiden Prabowo Subianto mendapat desakan untuk membentuk tim independen guna mengusut dugaan kerugian keuangan negara dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era Joko Widodo. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD diusulkan memimpin tim investigasi ini.

KPK Dinilai Lamban Tangani Kasus Whoosh

Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki proyek Whoosh sejak awal 2025. Namun hingga kini, tidak ada perkembangan signifikan yang diumumkan oleh lembaga antirasuah tersebut.

"KPK lamban dan melempem dalam mengusut kasus Whoosh tersebut. Publik mendesak agar KPK menetapkan Jokowi dan Luhut sebagai tersangka penanggung jawab utama proyek," kata Muslim dalam pernyataannya, Minggu, 2 November 2025.

KPK Diduga Terkendala Utang Budi

Muslim menilai pimpinan KPK yang ditunjuk Jokowi terbelenggu utang budi. Kondisi ini membuat KPK dianggap takut mengusut kasus Whoosh secara transparan dan profesional.

"Diperlukan tim independen karena dugaan mark up tiga kali lipat biaya proyek sangat jelas. Arab Saudi bangun kereta cepat 1.500 Km dengan biaya Rp112 triliun, sementara Whoosh 142 Km hampir Rp120 triliun," jelasnya.

Kerugian Negara Capai Rp73,5 Triliun

Menurut analisis Prof Anthony Budiawan yang dikutip Muslim, kerugian negara dari proyek Whoosh mencapai Rp73,5 triliun. Perbandingan biaya dengan negara lain menunjukkan adanya praktik mark up yang signifikan.

"Dengan lambannya KPK, diperlukan tim independen pimpinan Mahfud MD sebagai mantan Hakim MK untuk mengebut pengusutan kasus ini," tegas Muslim.

Desakan Kepada Presiden Prabowo

Muslim mendesak Presiden Prabowo segera mengeluarkan Keppres untuk memberdayakan Mahfud MD dan timnya mengusut tuntas kasus Whoosh. Dia juga menyarankan agar rencana Whoosh Jakarta-Surabaya ditunda terlebih dahulu.

"Whoosh yang sekarang saja bermasalah dan larut-larut penyelesaiannya. Ditunggu gebrakan Prabowo dan Mahfud MD untuk selamatkan keuangan negara," pungkasnya.