Polemik Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Pro Kontra di Masyarakat

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto terus memicu perdebatan publik. Usulan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Penolakan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Sejumlah pihak menolak keras pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Penolakan ini didasarkan pada berbagai masalah yang terjadi selama era Orde Baru, termasuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta dugaan pelanggaran HAM masa lalu.

Pandangan Lingkar Madani Soal Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyatakan Soeharto tidak layak menerima gelar pahlawan nasional. Menurutnya, hal ini didasarkan pada keputusan TAP MPR yang menyatakan terjadinya KKN selama masa kepemimpinannya, serta tuduhan sebagai pelanggar HAM pada reformasi 1998.

Otoritarianisme dan Pemberangusan Demokrasi Era Soeharto

Ray Rangkuti juga menyoroti sistem otoriter yang berlangsung puluhan tahun di era Soeharto. Menurutnya, masa itu ditandai dengan tidak adanya sistem demokrasi yang sehat, sehingga banyak pihak enggan berdamai dengan sejarah kelam Orde Baru.

"Di masanya, demokrasi diberangus. Apakah ini yang disebut berdamai dengan sejarah," ujar Ray seperti dikutip pada Selasa, 4 November 2025.

Berdamai dengan Sejarah Tanpa Memaafkan Kesalahan

Lebih lanjut Ray menegaskan bahwa berdamai dengan sejarah tidak berarti memaafkan segala kesalahan yang dilakukan Soeharto, termasuk dugaan pelanggaran HAM dan praktik KKN yang menyebar luas.

"Apakah berdamai dengan sejarah itu harus memaafkan berbagai kesalahan mantan pejabat, bahkan akan mengangkatnya menjadi pahlawan," pungkas Ray.

Polemik gelar pahlawan nasional untuk Soeharto ini menunjukkan betapa kompleksnya penilaian sejarah terhadap figur kontroversial di Indonesia. Masyarakat masih terbelah antara mengakui jasa-jasa Soeharto dan mengingat berbagai masalah yang terjadi di era kepemimpinannya.