DPR Hormati Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Tapi Perlu Kajian Mendalam

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menghormati wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden kedua RI, Soeharto. Namun, menurutnya hal ini perlu dikaji dengan lebih serius dan mendalam sebelum diputuskan.

Pernyataan ini disampaikan Puan dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 November 2025. "Ya, pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya. Namun, hal itu tentu harus dikaji dengan baik dan cermat," tegas Puan Maharani.

Mantan Menko PMK itu menekankan pentingnya mencermati rekam jejak lengkap dari tokoh yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Terutama untuk figur seperti Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun.

"Karena ini penting, harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang. Juga penting mempertimbangkan apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan," pungkas Ketua DPR tersebut.

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto muncul setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan daftar 40 nama tokoh yang diusulkan mendapat gelar tersebut. Penyerahan dilakukan kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) di Kantor Kemenbud, Jakarta Pusat, pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Dari ke-40 nama yang diusulkan Gus Ipul tersebut, salah satunya adalah mantan Presiden Soeharto. Hal ini memicu berbagai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk respons hati-hati dari pimpinan DPR.