PARADAPOS.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menanti jawaban dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait surat permintaan data kader partai yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 itu telah dikirim sejak 22 Juni 2026, namun hingga kini belum mendapat respons resmi. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Wakil Kepala BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui SPPG.
Surat Tanpa Balasan
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa surat tersebut dikirim sebagai bentuk klarifikasi internal. “Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut,” katanya kepada wartawan, Minggu, 19 Juli 2026.
Menurut Hasto, pernyataan yang disampaikan oleh pejabat BGN itu mendorong partainya untuk melakukan penelusuran. Jika nantinya ditemukan kader yang terbukti memanfaatkan program MBG demi keuntungan pribadi, partai siap mengambil tindakan tegas.
“Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,” ujarnya.
Larangan Sejak Awal
Sejak awal, DPP PDIP telah mengeluarkan Instruksi Nomor 940/IN/DPP/II/2026 yang melarang seluruh kader—baik di struktur partai, legislatif, maupun eksekutif—untuk mengambil keuntungan dari Program MBG. Hasto menegaskan bahwa kebijakan ini sudah menjadi komitmen partai sejak lama.
Di sisi lain, ia juga menyoroti berbagai kritik yang mengiringi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, munculnya dugaan penyimpangan hingga kasus korupsi membuat publik mendesak agar program yang mengatasnamakan rakyat itu dievaluasi secara menyeluruh.
“Ketika program untuk rakyat, mengatasnamakan rakyat tetapi dalam pelaksanaannya begitu banyak penyimpangan, bahkan kasus-kasus korupsi yang mencederai rakyat, maka kemudian muncul suara-suara untuk melakukan koreksi secara total terhadap kebijakan MBG yang mengatasnamakan rakyat tersebut,” ungkapnya.
Menunggu Respons dan Langkah Selanjutnya
Saat ditanya apakah ada kader PDIP yang ikut terlibat dalam program tersebut, Hasto memilih bersikap hati-hati. Ia menunggu jawaban resmi dari BGN terlebih dahulu. “Ya kita tunggu suratnya dulu ya, belum ada jawaban sampai sekarang,” ujarnya.
Jika surat pertama tetap diabaikan, Hasto memastikan DPP PDIP akan kembali mengirimkan surat kedua. “Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya,” tandasnya.
Surat permohonan data dan informasi tersebut ditandatangani oleh Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Langkah ini menjadi bagian dari upaya partai untuk menjaga integritas program yang ditujukan bagi kepentingan rakyat.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
SIAGA 98 Desak Prabowo Evaluasi Sistem Keamanan Informasi Pemerintahan Usai Laporan Bocornya Pertemuan Terbatas
Gerindra Bantah Keras Klaim Hotman Paris yang Seret Nama Prabowo ke Kasus Megakorupsi
Polri Tetapkan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tersangka Korupsi, Sjafrie dan Dasco Disebut Turun Tangan Redam Konflik
PDIP Soroti Kejanggalan Perubahan Status Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dalam Hitungan Jam