Rocky Gerung Desak Prabowo Batalkan Perjanjian Politik dengan Elite demi Bangun Kontrak Sosial Baru Bersama Rakyat

PARADAPOS.COM - Pengamat politik Rocky Gerung mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah yang lebih tegas dan fundamental, tidak sekadar merombak susunan kabinet. Ia menilai akar persoalan pemerintahan saat ini terletak pada kesepakatan politik dengan elite partai yang dinilainya menghambat terciptanya kebijakan yang berpihak pada publik. Pernyataan ini disampaikan Rocky di tengah menguatnya isu perombakan kabinet atau reshuffle yang santer diberitakan belakangan ini.

Dalam diskusi yang diunggah di kanal YouTube Hendri Satrio Official, Rocky menggarisbawahi bahwa evaluasi pemerintahan seharusnya menjadi momentum untuk membangun kontrak sosial yang baru dengan rakyat, bukan sekadar menata ulang kursi menteri. Ia menegaskan bahwa kompromi politik yang lahir dari proses koalisi sering kali menjadi penghalang bagi lahirnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Rocky, presiden perlu berani memutus rantai perjanjian politik lama yang dinilainya hanya menguntungkan segelintir elite. Ia menyarankan agar presiden membangun kesepakatan baru yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat.

"Perjanjian dengan elit harus dibatalkan supaya ada perjanjian baru dengan publik. Presiden harus mendengar suara akademisi, jurnalis, hingga kelompok sipil," ujar Rocky Gerung dalam kesempatan tersebut, Kamis (6/8/2026).

Ia berpandangan bahwa langkah ini jauh lebih krusial dibandingkan sekadar mengganti sejumlah menteri. Bagi Rocky, pembaruan hubungan antara pemerintah dan publik merupakan fondasi yang jauh lebih penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Evaluasi Kinerja Kabinet dan Komunikasi Publik

Lebih lanjut, Rocky juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri. Ia menilai hal ini merupakan kebutuhan mendesak agar program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Namun, ia mengingatkan bahwa evaluasi tersebut tidak boleh berhenti pada pergantian individu semata.

Menurutnya, yang lebih penting adalah keberanian pemerintah untuk membangun sistem kerja yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Tanpa perubahan sistemik, pergantian pejabat hanyalah sebuah siklus tanpa perubahan makna yang signifikan.

Ia juga menyoroti pola komunikasi pemerintah yang dinilainya masih lebih banyak berfungsi sebagai alat untuk membangun citra positif dibanding menjadi sarana untuk menyerap kritik dan masukan dari publik. Padahal, komunikasi politik yang sehat seharusnya menjadi ruang dialog dua arah yang konstruktif.

Dialog dengan Akademisi dan Masyarakat Sipil

Karena itu, Rocky menilai presiden perlu memperluas ruang dialog dengan kalangan akademisi, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil. Kelompok-kelompok ini, menurutnya, memiliki peran penting dalam memberikan masukan kritis yang dibutuhkan dalam proses penyusunan kebijakan yang lebih inklusif.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh komposisi kabinet yang gemuk atau didominasi oleh perwakilan partai politik. Lebih dari itu, keberanian seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik adalah kunci utama yang menentukan arah dan kredibilitas pemerintahan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari presiden maupun pihak istana mengenai rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat memberikan sinyal terkait kemungkinan tersebut.

“Kalaupun mohon maaf ya kalaupun misalnya ada (reshuffle), barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama,” kata Prasetyo.