"Daripada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya. Kita tahu selama ini kan Menteri Investasi banyak merambah masuk dan bikin heboh bidang ESDM, seperti kasus pencabutan ribuan IUP (izin usaha pertambangan), pemberian prioritas konsesi tambang kepada ormas keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia, dll," papar Mulyanto.
Ia pun menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.
"Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dll. Yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan," tuturnya.
"Menjelang purnatugas, mandeg pandhita, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injury time,” demikian Mulyanto.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Kritik Rektor Didik Rachbini ke Wamen Stella: Solusi Radikal Atasi Ketidakadilan Kuota PTN
Presiden Prabowo Tinjau Perbaikan Jalan Lembah Anai Sumbar: Progres & Target Pemulihan
Kritik untuk Gibran: Wapres Dinilai Harus Beri Dukungan Nyata ke Prabowo, Bukan Hanya Pidato
Kritik Prabowo Soal Wisata Bencana: Sinyal Tegas Konsolidasi Kabinet dan Makna Politiknya