Sidang Gugatan Ijazah Jokowi: Kesaksian Saksi KKN Dinilai Penuh Kontradiksi

Solo - Sidang citizen lawsuit (gugatan warga negara) yang mempersoalkan keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (3/2/2026). Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Achmad Satibi ini menghadirkan tiga orang saksi, termasuk dua rekan Jokowi saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ketoyan, Boyolali.

Penggugat Klaim Kesaksian Antar Saksi Tidak Konsisten

Muhammad Taufiq, salah satu penggugat, menyatakan menemukan sejumlah ketidaksesuaian dan pertentangan dalam keterangan para saksi. Menurutnya, narasi antara saksi yang mengaku rekan KKN dengan saksi lain yang disebut sebagai anak kandung warga setempat justru saling bertolak belakang, khususnya mengenai peristiwa pentas seni saat KKN.

"Logika saya ketika KKN, yang tampil itu memang warga. Bukan kami. Perbedaan ini menjadi sinyal awal adanya persoalan dalam kesaksian," ungkap Taufiq, seperti dikutip dari Tribun Solo.

Saksi Diduga Tidak Mengenal Lingkungan Desa Ketoyan dengan Baik

Taufiq juga menyoroti minimnya pengetahuan mendasar para saksi tentang Desa Ketoyan. Ia mempertanyakan klaim saksi yang tinggal di rumah lurah, namun tidak mengetahui nama lengkap lurah, istrinya, bahkan keberadaan anak lurah yang memiliki kondisi khusus.

"Kalau benar dia tinggal di rumah pak Lurah, tentu dia hapal nama-namanya. Ketidaktahuan ini justru memperlemah klaim mereka sebagai peserta KKN di lokasi tersebut," imbuhnya.

Aspek Akademik dan Motivasi Saksi Dipertanyakan

Lebih lanjut, penggugat mempertanyakan pemahaman saksi mengenai syarat dan bukti akademik KKN. Tidak satupun saksi, menurut Taufiq, dapat menunjukkan bukti seperti sertifikat kelulusan KKN atau menjelaskan syarat akademiknya.

Pertanyaan kritis juga diajukan mengenai motivasi saksi. "Ketika ditanya apakah merasa dirugikan dengan gugatan CLS ini, semua saksi mengatakan iya. Ini pertanyaan jebakan yang prinsipil," ujar Taufiq. Ia menduga hal ini menunjukkan kepanikan dan keberpihakan tertentu.

Menguatnya Dugaan Adanya "Joko Widodo" yang Lain

Berdasarkan rangkaian kesaksian, Taufiq menyimpulkan adanya indikasi bahwa "Joko Widodo" yang dikenal para saksi mungkin bukan Presiden Jokowi. Beberapa poin yang menguatkan dugaan ini antara lain:

• Saksi tidak mengenali foto Jokowi yang ditunjukkan di persidangan.
• Munculnya panggilan "Bang Jack" yang dinilai janggal dan tidak dikenal luas.
• Ketiadaan bukti kenang-kenangan foto bersama, padahal mengaku pernah berinteraksi.
• Ketidakhadiran pembimbing akademik KKN sebagai saksi kunci.

"Simpulan kami, memang ada Joko Widodo di data alumni, tapi bukan Joko Widodo mantan presiden ketujuh," tegas Taufiq.

Penggugat Optimis dan Tegaskan Niat Membela Kejujuran

Di tengah dinamika sidang yang sempat memanas, Taufiq menyatakan optimisme. Ia menegaskan bahwa gugatan ini tidak bermotif personal, tetapi untuk menegakkan kejujuran.

"Ini ditunggu bangsa Indonesia. Negara butuh pemimpin yang jujur. Kami optimis karena sidang justru menguatkan posisi kami," pungkasnya. Ia juga menyangkal adanya konflik pribadi dengan pihak manapun, menyebut suasana tegang di ruang sidang sebagai bentuk dinamika biasa.

Profil Muhammad Taufiq, Penggugat Senior dari Solo

Muhammad Taufiq bukanlah nama baru dalam dunia advokasi. Advokat senior asal Surakarta ini adalah lulusan Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Karirnya diwarnai dengan kepemimpinan di DPC PERADI Surakarta dan partisipasi dalam berbagai program internasional, seperti Corporate Governance di Jepang dan kursus hukum lingkungan di Tiongkok.

Taufiq juga dikenal aktif mengadvokasi kasus struktural dan merupakan penulis buku-buku hukum kritis, seperti "Moralitas Penegak Hukum dan Advokat Profesi 'Sampah'" (2007) dan "Small Claim Court: Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara" (2021). Keikutsertaannya dalam gugatan ini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai advokat yang vokal menyoroti isu hukum strategis.