Mulyono Purwo Wijoyo: Dalang Wayang dan Korupsi Pajak yang Ditangkap KPK

Oleh: Rosadi Jamani

Mulyono Purwo Wijoyo, yang akrab disapa Ki Mulyono, bukanlah nama sembarangan. Ia adalah Kepala KPP Madya Banjarmasin, seorang dalang wayang kulit ternama, sekaligus tersangka operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 Februari 2026.

Profil dan Karier Mulus Mulyono Purwo Wijoyo

Secara karier, Mulyono Purwo Wijoyo adalah ASN berprestasi. Lulusan PKN STAN dan Universitas Indonesia ini menapaki jalur karier yang cemerlang di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dari KPP Banjarmasin, ia kemudian dipercaya menjadi Kepala KPP Pratama Tanjung pada 2023, sebelum akhirnya menduduki posisi puncak sebagai Kepala KPP Madya Banjarmasin sejak Juni 2025.

Di luar kantor, ia dikenal sebagai figur inspiratif. Sebagai founder sanggar seni dan dalang kondang dengan lebih dari 43 ribu pengikut Instagram (@ki_mulyono.pw), lakon-lakonnya sering mengangkat tema keadilan dan kebenaran. Namun, citra itu runtuh ketika KPK menangkapnya.

Modus Korupsi dan Kronologi OTT KPK di Banjarmasin

Pada 4 Februari 2026, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Banjarmasin. Mulyono diamankan bersama satu ASN pajak lainnya dan seorang pihak swasta. Barang bukti yang disita adalah uang tunai senilai lebih dari Rp1 miliar.

Modus operandi yang diduga adalah mempercepat proses pengembalian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor perkebunan dengan imbalan sejumlah fee. Praktik ini merugikan negara dan mengkorupsi uang rakyat yang dibayarkan secara jujur oleh wajib pajak.

Gelombang OTT KPK di Dunia Perpajakan Awal 2026

Kasus Mulyono ini bukan yang pertama. Sebulan sebelumnya, tepatnya Januari 2026, KPK telah lebih dulu mengungkap praktik korupsi serupa di KPP Madya Jakarta Utara. Delapan orang ditangkap, termasuk tiga pegawai pajak, dengan modus memangkas pajak hingga 80% melalui paket "all in" senilai Rp23 miliar. Barang bukti yang diamankan mencakup emas, valuta asing, dan uang tunai Rp6,38 miliar.

Dua OTT besar dalam sebulan menandakan adanya masalah sistemik yang serius di institusi perpajakan.

Respons Menkeu dan Ironi Dibalik Topeng Integritas

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kasus ini sebagai bagian dari "shock therapy" dan menjanjikan pendampingan hukum tanpa intervensi. Namun, pernyataan ini menuai kritik di tengah maraknya kasus serupa.

Ironinya, Mulyono yang di panggung seni kerap bercerita tentang dharma dan moral, justru diduga melakukan pelanggaran berat di balik meja kerjanya. Kontras ini memperparah krisis kepercayaan publik.

Dampak Korupsi Pajak dan Peringatan untuk Sistem

Korupsi di sektor pajak memiliki dampak berlapis. Negara kehilangan pendapatan untuk pembangunan, wajib pajak jujur dirugikan, dan fondasi sistem perpajakan menjadi rapuh. Maskot DJP, Kojib (Kontribusi Wajib) yang melambangkan kerja keras, menjadi tidak berarti jika "madu" pajak dikorupsi.

Kasus Mulyono Purwo Wijoyo menjadi pengingat keras bahwa reformasi birokrasi dan pengawasan internal di lingkungan DJP harus diperkuat. Kepercayaan publik, yang merupakan aset terbesar sistem perpajakan, sedang diuji. Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan transparansi, restitusi yang "dipercepat" hanya akan menjadi eufemisme bagi korupsi yang sistematis.