"Begitu pun sebaliknya. Kalau para ketua umum-ketua umum partai itu tidak setuju dan menolak proposal dua periode ini, maka haqqul yaqin duet ini tidak akan terjadi. Itulah yang saya sebut sebagai konsensus elit," kata Adi.
Dijelaskannya, para ketua umum partai memiliki dominasi yang kuat dalam menentukan konfigurasi dan konsolidasi politik, termasuk kelompok koalisi.
"Siapa yang harus maju sebagai calon presiden, siapa yang harus maju sebagai calon wakil presiden? Itu adalah domainnya elit-elit, bukan domain rakyat di Indonesia" katanya.
"Domain rakyat itu tentu kalau sudah muncul siapa yang maju pilpres ada calon satu, calon dua, dan calon tiga, eksekutornya adalah rakyat," ujar Adi.
Biar apa Prabowo - Gibran harus sampai 2 Periode?.
pic.twitter.com/dYOKE8uY1B
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Projo Hapus Wajah Jokowi di Logo: Analis Sebut Strategi Akal-Akalan yang Telat
Projo Dukung Jokowi, Pengamat Sebut Ada Upaya Rongrong Kepemimpinan Prabowo
Bimteknas PKS 2025: Strategi Penguatan Pejabat Publik untuk Pelayanan Inovatif
Puan Maharani Soroti Utang Kereta Cepat Whoosh, DPR Bakal Bahas Tuntas