KPK Buka Suara soal Raja Juli Belum Diperiksa: Ukuran Kami Bukan Berani atau Tidak

Penegasan KPK: Ukurannya Bukan Keberanian

Dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu, 2 Agustus 2026, Taufik dengan tegas meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat. Ia menekankan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan KPK tidak pernah didasari oleh pertimbangan berani atau tidak berani dalam menghadapi pihak yang diperiksa.

"Ukuran kami melaksanakan penyidikan penegakan hukum itu bukan masalah berani atau tidak berani. Tolong itu agak diluruskan, kami juga bukan untuk ditantang-tantang seperti itu," tegas Taufik.

Ia kemudian menjelaskan bahwa seluruh langkah penyidikan yang diambil selalu berpatokan pada prinsip due process of law. Artinya, setiap tahapan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan didasari oleh kecukupan alat bukti yang kuat.

"Betul-betul murni adalah kecukupan alat bukti. Ketika proses penyidikan membutuhkan pemanggilan, tentunya penyidik akan melakukan pemanggilan," kata Taufik.

Menurutnya, keputusan untuk memeriksa Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut sangat bergantung pada perkembangan pembuktian di lapangan. Tim penyidik saat ini masih bekerja keras untuk memverifikasi nominal uang yang diduga dipungut dari anggota Koperasi Unit Desa (KUD) serta mengidentifikasi barang bukti yang telah disita.

"Apakah dalam konstruksi perkara membutuhkan keterangan yang bersangkutan atau tidak, itu yang akan diukur. Jadi bukan ukuran berani atau tidak berani," tambah Taufik.

Konstruksi Perkara dan Aliran Dana

Dalam pengembangan kasus ini, KPK menduga Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, telah mengumpulkan uang dari sejumlah pihak. Sumber dana tersebut diduga berasal dari anggota KUD, kepala desa, hingga camat yang bertujuan untuk mengurus pelepasan kawasan hutan di wilayah tersebut.

Uang yang terkumpul tersebut kemudian diduga dikonversi menjadi mata uang asing. Berdasarkan temuan sementara, nilainya mencapai sekitar 46.500 Dolar Singapura sebelum akhirnya diserahkan kepada Raja Juli. Temuan ini menjadi salah satu fokus pendalaman penyidik untuk mengungkap alur transaksi dan motif di balik pemberian tersebut.

Klarifikasi Raja Juli dan Laporan Gratifikasi

Di sisi lain, Raja Juli telah memberikan pernyataan resmi terkait tudingan yang dialamatkan kepadanya. Ia mengakui pernah menerima amplop dari Suhardiman dalam sebuah pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026. Namun, ia mengklaim tidak mengetahui isi amplop tersebut.

Lebih lanjut, ia mengaku telah memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut pada Jumat, 12 Juni 2026. Langkah ini diambilnya sebagai bentuk itikad baik dan kepatuhan terhadap aturan gratifikasi yang berlaku bagi penyelenggara negara.

Tak berhenti di situ, Raja Juli juga telah melaporkan dugaan penolakan gratifikasi itu ke KPK pada Jumat, 3 Juli 2026. Meski laporan tersebut telah diterima, lembaga antirasuah masih terus menelaah dan mendalaminya lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan prosedur yang dilakukan.

Penyitaan dan Pendalaman Motif

Sejauh ini, KPK telah bergerak cepat dengan menyita 12.500 Dolar Singapura yang diduga merupakan bagian dari uang yang sempat dikembalikan kepada Suhardiman. Penyitaan ini menjadi bukti awal yang penting dalam memperkuat konstruksi perkara yang sedang dibangun.

Penyidik masih terus mendalami sejumlah aspek krusial, termasuk motif di balik pemberian uang tersebut. Selain itu, asal-usul dana dan keterkaitannya dengan proses pelepasan kawasan hutan di Kuansing juga menjadi fokus pemeriksaan. Pendalaman ini dilakukan untuk memastikan tidak ada celah yang terlewat dan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.