Tanggapi Kasus Meme Mahasiswi ITB, Jokowi: Keblabasan dan Kebangetan, Demokrasi Ada Batasnya!

PARADAPOS.COM - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait viralnya kasus mahasiswi yang mengunggah meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan dirinya. 

Jokowi menilai, meski hal ini merupakan bagian dari demokrasi, ekspresi tersebut sudah kebablasan.

"Ya, ini bagian dari berdemokrasi pada era digital. Namun, menurut saya sudah kebablasan, sudah keterlaluan," ujar Jokowi kepada awak media pada Rabu (14/5/2025).

Meski begitu, Jokowi menegaskan dirinya tidak akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. 

Ia mendukung pendekatan pembinaan terhadap generasi muda yang dinilai terlalu bersemangat dalam mengekspresikan kritik. 

Ia menyebut pendekatan tersebut lebih tepat ketimbang pendekatan hukum.

“Oh, tidak. Pemerintah sudah memutuskan akan dilakukan pembinaan. Itu langkah yang baik, jadi pembelajaran bagi kita semua,” ungkapnya.

Jokowi juga berharap kasus ini menjadi pengingat demokrasi tetap memiliki batasan dan tidak boleh diartikan sebagai kebebasan tanpa tanggung jawab.

"Ini menjadi peringatan bagi kita semua demokrasi bukan berarti segala sesuatu boleh dilakukan. Ada batasannya," tegasnya.

Sebelumnya, pihak kepolisian menangkap seorang mahasiswi berinisial SSS yang diduga sebagai pengunggah meme tak pantas bergambar Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi yang viral di media sosial, Jumat, 9 Mei 2025.

Namun, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memutuskan menangguhkan penahanan terhadap SSS, mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Minggu, 11 Mei 2025.

"Pada hari Minggu, 11 Mei 2025, penyidik secara resmi memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka," kata Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri di Jakarta.

Istana Kepresidenan juga turut memberikan pernyataan resmi. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan pembinaan merupakan pendekatan terbaik untuk anak muda yang berlebihan dalam mengekspresikan kritik.

"Kalau anak muda, mungkin hanya karena semangatnya yang berlebihan. Lebih baik dibina, bukan dihukum," ujar Hasan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Ia menegaskan pemerintah tidak pernah mengkriminalisasi kebebasan berpendapat. Namun, kritik harus disampaikan secara etis dan bertanggung jawab.