Menurutnya, manuver Jokowi ini tidak bisa dilepaskan dari situasi genting yang sedang dihadapinya.
Serangan hukum terkait keabsahan ijazah kini mengarah langsung kepada Jokowi dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Seperti diketahui, Gibran saat ini tengah menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ijazah setingkat SMA yang digunakannya saat mendaftar Pilpres 2024.
"Ya kan kita lihat gitu situasi saat ini gimana, ya serangan terhadap Pak Jokowi sendiri soal ijazah kemudian Gibran juga akhir-akhir dipersoalkan soal ijazahnya ya. Sehingga ini perlu ada apa mekanisme, escape mechanism gitu ya, mekanisme penyelamatan," tegas Andreas.
Kecurigaan PDIP ini bukan tanpa dasar. Andreas mengingatkan publik pada rekam jejak politik Jokowi menjelang Pilpres 2024.
Kala itu, aturan konstitusi terkait batas usia calon wakil presiden secara kontroversial diubah oleh Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya meloloskan Gibran untuk maju mendampingi Prabowo.
Bagi PDIP, ini adalah bukti kelihaian Jokowi dalam memainkan instrumen kekuasaan untuk mencapai tujuan politiknya.
"Artinya ini analisa ya, analisa kita terhadap apa yang dia sampaikan gitu, memaksakan cepat ini kan tentu ada ada latar belakangnya," kata Andreas.
"Kita tahu Pak Jokowi ini kan sangat apa ya, sangat cerdik dalam berpolitik dengan pengalaman kita di periode yang lalu. Kemudian dalam perjalanan sekarang bagaimana Pak Jokowi memainkan semua instrumen untuk sampai kepada anaknya itu jadi wakil presiden kan itu kita tahu gitu," jelasnya.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
KPK OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko: Fakta, Kronologi, dan Update Terkini
KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Suap Rumah Sakit Kolaka Timur
KPK Ungkap Gubernur Riau Abdul Wahid Gunakan Uang Hasil Pemerasan untuk Plesiran ke Luar Negeri
Gubernur Riau Abdul Wahid Diduga Pakai Uang Korupsi Rp2,25 Miliar untuk Pelesiran ke Luar Negeri