Demo Komisaris Transjakarta Dikecam Internasional, Publik Jepang Minta Ainul Yaqin Dilarang Masuk
Aksi demonstrasi Komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Muhammad Ainul Yaqin, terus menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari publik internasional. Kecaman terbaru datang dari warga Jepang yang geram dengan orasi kontroversialnya yang mengancam akan menggorok leher.
Kecaman Publik Jepang terhadap Ainul Yaqin
Seorang pengguna X (sebelumnya Twitter) asal Jepang, YUASA TADAO, menyebut Ainul sebagai "anggota kelompok ekstremis Islam Indonesia" dan menyerukan agar dia dilarang masuk ke Jepang. "Kita tidak boleh mengizinkan orang gila masuk ke Jepang," tulisnya dalam cuitan yang viral.
Kecaman serupa juga disampaikan oleh akun ShibaTalks yang menyerukan pengawasan ketat terhadap Muslim di Jepang. Akun tersebut menegaskan bahwa orang-orang seperti Ainul seharusnya tidak diizinkan masuk ke Jepang dan setiap politisi yang mendukung hal serupa perlu disingkirkan.
Desakan Pemecatan dari Dalam Negeri
Tekanan untuk memecat Ainul Yaqin juga datang dari dalam negeri. Sejumlah warganet Indonesia telah mengirimkan surat tuntutan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, agar Ainul segera diberhentikan dari posisinya sebagai Komisaris Transjakarta.
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Abdul Wahid Diciduk KPK: Kisah Pilu Gubernur Riau dari Kuli Bangunan ke Jerat Hukum
Sri Sultan HB X Doakan Regenerasi Keraton Solo, Ungkap Hubungan Erat dengan Yogyakarta
Prabowo Tegaskan Tanggung Jawab Penuh atas Utang & Masa Depan Kereta Cepat Whoosh
Projo Belum Jadi Partai? Ini Analisa Pakar Soal Tantangan Berat Menuju Parlemen