Bahar Bin Smith Resmi Ditahan sebagai Tersangka Penganiayaan Anggota Banser Tangerang
Paradapos.com – Pendakwah Bahar Bin Smith kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Kota Tangerang. Penetapan ini dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota.
Dasar Hukum Penetapan Tersangka
Status tersangka Bahar Bin Smith tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/43/I/RES.1.24/2026/Reskrim yang diterbitkan pada Jumat, 30 Januari 2026. Penetapan ini merupakan hasil gelar perkara setelah penyidikan berjalan sejak laporan polisi (LP) pertama kali diterima pada 22 September 2025.
Kasus ini tercatat dengan nomor LP/B/1395/IX/2025/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya. Berdasarkan hasil penyidikan, status Bahar dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka.
Konfirmasi dan Jadwal Pemeriksaan
Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Awaludin Kanur, membenarkan penetapan tersebut. "Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kami telah mengirimkan surat panggilan kepada tersangka untuk hadir memberikan keterangan," ujar Awaludin, Minggu (1/2/2026).
Pemeriksaan terhadap Bahar Bin Smith dijadwalkan akan dilaksanakan pada Rabu, 4 Februari 2026. Awaludin menegaskan bahwa proses hukum akan dijalankan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal-pasal yang Diduga
Bahar Bin Smith disangkakan dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni:
- Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan/atau
- Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan/atau
- Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan
Seluruh pasal tersebut dijerat berjuntcto (dihubungkan) dengan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.
Artikel Terkait
Dokumen Bocor Ungkap Alokasi Dana Soros Rp28 Triliun untuk Program Demokrasi di Indonesia
Pengamat Pertanyakan Implikasi Restorative Justice Rismon Sianipar terhadap Kasus Ijazah Palsu
BGN Bekukan Dua Dapur Makan Bergizi Gratis di Ponorogo Diduga Manipulasi Anggaran
MK Beri Tenggat Dua Tahun untuk Revisi UU Tunjangan Pensiun Pejabat Negara