Dasco Turun Langsung Orasi di Depan Pabrik Michelin, Desak Hentikan PHK Buruh
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengambil langkah tak biasa dengan turun langsung memediasi aksi demonstrasi buruh di depan pabrik ban Michelin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (3/11/2025). Politisi Partai Gerindra ini bahkan berorasi dari atas mobil komando untuk menyuarakan pembelaan terhadap ratusan karyawan yang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Mediasi Langsung DPR dan Tuntutan Kembali Bekerja
Kehadiran Dasco bersama jajaran komisi terkait DPR RI bertujuan untuk memediasi perselisihan antara serikat pekerja dan manajemen PT Multistrada Arah Sarana, perusahaan pengelola pabrik ban multinasional asal Prancis tersebut. Setelah pertemuan tertutup yang alot, Dasco menyampaikan hasilnya langsung kepada massa buruh.
Di hadapan para pekerja, Dasco dengan tegas mengumumkan poin kesepakatan awal. Tuntutan utama yang disampaikan adalah mempekerjakan kembali karyawan yang telah dirumahkan. "Kami minta kepada manajemen untuk yang saat ini teman-teman yang dirumahkan untuk segera bekerja kembali," pekik Dasco yang disambut sorak-sorai buruh.
Desakan Penundaan PHK dan Tenggat Waktu Jumat
Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa pihaknya telah meminta manajemen Michelin untuk menghentikan sementara segala proses yang mengarah pada PHK. Setiap langkah perusahaan harus berlandaskan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Untuk memastikan komitmen ini, Dasco memberikan tenggat waktu. Ia meminta seluruh permasalahan dituntaskan paling lambat hingga Jumat mendatang. Sambil menunggu itikad baik perusahaan, ia mengimbau buruh menjaga situasi kondusif dan mempertimbangkan untuk kembali bekerja agar produksi tidak terus terganggu.
Dukungan Serikat Pekerja dan Penyebab PHK
Isu PHK massal di pabrik Michelin ini pertama kali mencuat dari kalangan organisasi buruh. Diduga kuat, penyebabnya adalah menurunnya permintaan global terhadap produk ban Michelin, yang berimbas pada efisiensi produksi di Indonesia.
Menanggapi hal ini, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyatakan organisasinya tidak akan tinggal diam. Andi Gani mendesak intervensi pemerintah, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas terkait di Jawa Barat, untuk segera memanggil manajemen PT Multistrada dan perwakilan serikat pekerja guna mencari solusi bersama.
Artikel Terkait
Dokumen Bocor Ungkap Alokasi Dana Soros Rp28 Triliun untuk Program Demokrasi di Indonesia
Pengamat Pertanyakan Implikasi Restorative Justice Rismon Sianipar terhadap Kasus Ijazah Palsu
BGN Bekukan Dua Dapur Makan Bergizi Gratis di Ponorogo Diduga Manipulasi Anggaran
MK Beri Tenggat Dua Tahun untuk Revisi UU Tunjangan Pensiun Pejabat Negara