"Bahkan, orang ikut Sespim agar dapat Brigjen, dan sebagainya itu bayar. Bayar ke siapa? Ya bayar ke temannya yang ngurus," tegasnya.
Mahfud menjelaskan, praktik ini sulit dilacak karena dilakukan secara tertutup. "Kalau ditanya di rekeningnya Polri, enggak ada, kan, tidak boleh bayar itu," lanjutnya.
Rekrutmen Akpol Dinodai Sistem Jatah
Masalah juga muncul di hulu, yaitu pada proses rekrutmen calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol). Mahfud menyebut sistem yang berlaku telah bergeser dari meritokrasi menjadi sistem penjatahan.
"Jadi rekrutmen mau masuk Akpol juga sekarang sudah pakai jatah-jatahan juga. Sehingga produk-produk beberapa tahun terakhir ini tidak selektif sebenarnya, tapi karena kedekatan hubungan, karena hubungan politik, dan sebagainya," beber Mahfud MD.
Komitmen KPRP untuk Mencari Solusi
Berbagai temuan mengkhawatirkan ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi sedang didalami intensif oleh tim KPRP untuk dicarikan solusi yang permanen dan mendasar.
"Itu semua menjadi bahan diskusi yang cukup mendalam, dan itu nanti akan diputus melalui masukan-masukan," pungkas Mahfud MD, menegaskan komitmen untuk mempercepat reformasi Polri.
Artikel Terkait
Materai Hijau Ijazah Jokowi: Fakta Klarifikasi Alumni UGM vs Tuduhan Profesor Ciek
Mulyono Purwo Wijoyo Ditangkap KPK: Kronologi Lengkap Korupsi Restitusi PPN Miliaran Rupiah
TNI Klarifikasi Video Viral: Intel Awasi Anies di Warung Soto Karanganyar?
Liu Xiaodong, Otak Pencurian Emas 774 Kg di Ketapang, Resmi Dilimpahkan ke Kejaksaan