Di sisi lain, kubu PDIP juga menyatakan sikap serius. Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan bahwa partainya sedang membahas langkah hukum karena merasa dirugikan atas tuduhan yang mengaitkan Megawati dengan isu tersebut.
"Kami mendukung apabila Pak SBY akan menempuh jalur hukum. Fitnah tersebut memang tidak bisa dibiarkan," ujar Guntur. Ia menambahkan bahwa pertimbangan hukum ini muncul dari kesadaran kader untuk membela kehormatan ketua umum, bukan karena perintah langsung Megawati.
Guntur juga menegaskan posisi PDIP terkait Jokowi: "Sejak dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi sudah bukan lagi urusan kami."
Jokowi: Ada Operasi Politik Besar di Balik Isu Ijazah
Sebelumnya, Jokowi secara blak-blakan menyebut ada agenda dan operasi politik besar di balik isu ijazah palsu yang telah bergulir selama empat tahun. Dalam wawancara eksklusif, Jokowi menyatakan dirinya siap jika pembuktian dilakukan di pengadilan.
"Saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya, yang menuduh itu yang harus membuktikan," kata Jokowi. Ia meyakini ada upaya sistematis untuk menurunkan reputasinya demi kepentingan politik tertentu.
Jokowi juga mengonfirmasi bahwa ada "orang besar" di balik pengguliran isu ini. "Saya pastikan. Iya," katanya, meski enggan menyebut nama. Ia menyerukan agar energi bangsa difokuskan pada tantangan strategis negara, seperti perkembangan AI dan robotika, bukan pada isu-isu yang dianggapnya ringan.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo: Tugas Pejabat di Lokasi Bencana Bukan Hanya Lihat, Tapi Catat & Percepat Bantuan
Hotman Paris Sindir Kreator Podcast: Pemilik Akun Justru Juara Selingkuh
Menteri Keuangan Sulit Tidur, Penerimaan Pajak 2025 Dipastikan Meleset Rp57,8 Triliun
Mulai 2026, Hukuman Kerja Sosial Gantikan Penjara untuk Kejahatan Tertentu