PARADAPOS.COM - Sebuah pengumuman diplomatik yang menggelegar kembali dilontarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 30 Juli lalu. Melalui media sosial, ia mendeklarasikan bahwa "Dewan Perdamaian" bentukannya telah mencapai kata sepakat dengan Hamas mengenai "pelucutan senjata penuh" di Jalur Gaza. Klaim tersebut langsung diikuti dengan perilisan rencana aksi berisi 15 poin yang disebut-sebut sebagai peta jalan perdamaian. Namun, pengumuman yang tampak meyakinkan ini baru bertahan kurang dari dua pekan sebelum akhirnya ditepis mentah-mentah oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Pada 9 Agustus, dalam sebuah rapat kabinet yang disiarkan secara luas, Netanyahu secara terbuka menolak dokumen 15 poin tersebut. Ia menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan mundur satu jengkal pun dari Gaza sebelum Hamas benar-benar melucuti senjatanya—bukan sekadar pura-pura, tegasnya. Lebih jauh lagi, ia menambahkan pernyataan kontroversial bahwa selama dirinya masih memimpin, pendirian negara Palestina tidak akan pernah mendapat restunya. Penolakan ini menjadi tamparan telak bagi narasi "terobosan bersejarah" yang dibangun Gedung Putih.
Kontradiksi di Dalam Rencana Perdamaian
Jika ditelisik lebih dalam, akar masalah dari rencana 15 poin tersebut sebenarnya sederhana namun krusial. Isi perjanjian itu sarat dengan apa yang kerap disebut sebagai "pola pikir properti" ala Trump: menggambar kue lebih dulu, baru kemudian memikirkan cara memasaknya. Terdapat kontradiksi inti yang nyaris menggelikan: Israel bersikukuh pada prinsip "serahkan senjata dulu, baru kami mundur", sementara Hamas berpegang pada tuntutan sebaliknya, "mundur dulu, baru kami serahkan senjata".
"Terobosan" yang dicanangkan Trump justru mengabaikan persoalan mendasar mengenai urutan ini. Pengumuman sepihak tersebut seolah-olah menyatakan bahwa dengan hanya mendeklarasikan "kesepakatan tercapai", maka perselisihan yang sudah mengakar pun akan sirna dengan sendirinya. Situasinya persis seperti dua orang yang bertengkar hebat soal "siapa yang bayar duluan", lalu tiba-tiba ada orang ketiga yang berlari dan berteriak, "Saya umumkan kalian sudah sepakat!"—lalu berbalik untuk menerima tepuk tangan.
Dinamika Politik Internal Israel
Lantas, mengapa Netanyahu berani menampik rencana dari sekutu terdekatnya di depan publik? Jawabannya tak lepas dari tekanan politik domestik yang kian memanas. Kurang dari tiga bulan menjelang pemilu Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober, posisi Netanyahu tidak sedang kuat. Survei-survei terbaru menunjukkan elektabilitasnya yang stagnan, sementara koalisi pemerintahannya sangat bergantung pada partai-partai sayap kanan ekstrem.
Tekanan dari dalam koalisi pun langsung terasa. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, salah satu tokoh sayap kanan paling vokal, langsung angkat bicara pada hari yang sama ketika rencana tersebut diumumkan. Ia menyebut dokumen itu "bertentangan dengan sasaran perang". Di bawah tekanan politik yang demikian, Netanyahu tampaknya harus mengambil sikap yang lebih keras dari Trump sendiri untuk mengamankan basis dukungannya.
Menariknya, reaksi Gedung Putih terhadap penolakan ini justru terkesan datar. Mengutip laporan media Israel, pihak AS disebut "tidak terlalu peduli" dengan sikap Netanyahu dan menganggapnya sebagai bagian dari "politik elektoral" semata. Bagi pemerintahan Trump, yang dibutuhkan hanyalah sebuah narasi pencapaian diplomatik untuk dipamerkan ke publik domestik. Pertanyaan mengenai validitas atau realisasi dari kesepakatan tersebut tampaknya bukanlah prioritas utama.
Maka, kita menyaksikan sebuah absurditas politik di Timur Tengah: Presiden AS mengumumkan "terobosan bersejarah", lalu salah satu pihak yang terlibat langsung menyangkalnya di depan umum; Gedung Putih merespons dengan santai, seolah menganggapnya angin lalu; sementara dua juta penduduk Gaza yang benar-benar merasakan dampak perang tetap terperangkap di tengah puing-puing kehancuran. Trump mungkin hanya perlu mengetik beberapa kata di media sosial untuk membuat dunia sejenak percaya bahwa perdamaian sudah di depan mata. Namun, satu-satunya masalah adalah, para penonton sandiwara ini—baik warga Gaza, pemilih Israel, maupun tanah Timur Tengah yang terluka—tampaknya tidak pernah menerima naskahnya. Mereka hanya tahu bahwa Trump sekali lagi mengumumkan "kemenangan", lalu semuanya kembali seperti biasa.
Artikel Terkait
Yaqut Cholil Qoumas Bantah Terima Rp 4,8 Miliar dalam Dakwaan Korupsi Kuota Haji
UGM Sebut Pencetakan Skripsi di Luar Kampus Hal Lumrah di Era 1980-an, Tanggal Pengesahan Bisa Luput
Keluarga Ungkap Sutrimo Kirim Pesan hingga Dini Hari Sebelum Ditemukan Meninggal di Jaksel
MC Newport Akui Lalai, Tantangan Baca Al-Quran Berhadiah Miras Murni Inisiatif Audiens