JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Pengamat Politik Ubedilah Badrun menyebut Indonesia tengah mengalami kemunduran demokrasi. Menurutnya, Presiden Joko Widodo dinilai turut berperan atas kondisi ini, yang disebut terlihat sejak mendukung Revisi UU KPK pada 2019.
"Setelah revisi UU KPK itu, Presiden seolah-olah memberi ruang pada jajarannya untuk bertindak koruptif tapi bermain 'cantik'," ujar Ubedilah dalam edisi perdana podcast Narada Syndicate Demokrasi di Indonesia. Podcast kali ini dipandu oleh Kusfiardi, seorang aktivis 1998, Kamis (14/12).
Ubedilah melanjutkan, pasca revisi UU KPK itu sangat tampak juga nepotisme. Ubedilah menegaskan, nepotisme itu sangat merusak demokrasi.
Jokowi, sambung Ubedilah, juga tak mendengar aspirasi publik yang menolak UU Omnibus Law. Menurutnya, undang-undang itu yang dinilai mengandung pemiskinan sistemik itu tetap disahkan meski banyak penolakan.
Artikel Terkait
Video Viral 7 Menit Kasir Indomaret: Fakta, Kronologi & Bahaya Link Palsu
Gempa M 7.1 Guncang Talaud Sulut: Dampak, Lokasi, dan Imbauan BNPB
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Pajak, Kepala KPP Jakarta Utara Ditahan: Modus Tekan Pajak Rp75 Miliar
Polisi Tabrak 4 Motor di Asahan dan Kabur Dikejar Massa: Kronologi Lengkap