Jika PP Tapera Tak Dicabut, Buruh Ancam Demo Lebih Besar dan Bakal Ajukan Judicial Review ke MA

Tidak hanya itu, dalam program tersebut tidak ada jaminan buruh bakal langsung mendapat rumah ketika pensiun. Belum lagi ada kekhawatiran besar terhadap peluang terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana tapera. Mengingat, tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Sebut saja kasus ASABRI dan taspen.

Dia memastikan bahwa aksi demo kemarin hanya awal pergerakan dari para buruh jika Presiden Jokowi keukeuh melenggangkan program tersebut berjalan. ”Bilamana ini tidak dicabut, akan dilakukan aksi yang lebih meluas di seluruh Indonesia,” ungkapnya. Aksi itu bakal melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas di 38 provinsi.

Ikhtiar lainnya juga bakal diusahakan melalui judicial review aturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sumber: RMOL

BERIKUTNYA

SEBELUMNYA