KSPI Tolak UMP 2026, Siapkan Gugatan Hukum dan Aksi Massa Besar-besaran

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara tegas menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Menanggapi hal ini, KSPI berencana mengambil dua langkah strategis, yaitu mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta.

Rencana Gugatan Hukum ke PTUN

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa organisasinya akan mengajukan gugatan terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta mengenai UMP 2026. Tidak hanya itu, gugatan juga akan menyasar penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat serta sejumlah UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di provinsi lain.

"UMP DKI 2026 akan digugat ke PTUN, UMSK Gubernur Jawa Barat akan digugat, dan beberapa UMK serta UMP provinsi lainnya. Kami juga sedang mempelajari untuk menggugat UMP Sumatera Utara yang lebih parah karena hanya menggunakan indeks 0,5 padahal inflasinya tinggi," jelas Said Iqbal kepada wartawan pada Sabtu, 27 Desember 2025.

Aksi Massa Dua Hari di Jakarta

Selain jalur hukum, KSPI akan menggelar aksi massa yang dipusatkan di sekitar Istana Negara dan Gedung DPR RI. Aksi ini direncanakan berlangsung selama dua hari berturut-turut, yaitu pada Senin dan Selasa, 29–30 Desember 2025.

Pada hari pertama, Senin 29 Desember 2025, sekitar 1.000 buruh akan berkumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai pukul 10.00 WIB. Puncak aksi kemudian akan digelar pada Selasa 30 Desember 2025, dengan target partisipasi sedikitnya 10.000 buruh.

Konvoi Massal dari Daerah Penyangga

Aksi ini diperkirakan akan didukung oleh gelombang massa dari daerah penyangga Jakarta. KSPI mengungkap rencana konvoi besar-besaran menggunakan sepeda motor dari berbagai wilayah, khususnya Jawa Barat.

"Buruh-buruh dari Jawa Barat akan melakukan konvoi 10 ribu sampai 20 ribu motor. Dari daerah Pantura seperti Cirebon, Indramayu, Karawang, Purwakarta, dan Subang akan mulai bergerak malam hari memasuki Jakarta," jelas Said Iqbal.

Ia menambahkan bahwa massa buruh dari wilayah Bandung Raya, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Banten, dan DKI Jakarta akan bergabung dalam aksi protes ini. Aksi ini merupakan bentuk penolakan tegas terhadap kebijakan upah yang dinilai tidak memihak pada kesejahteraan pekerja.