Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk selesai pada Agustus nanti.
“Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tegasnya.
Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran.
Dengan integrasi dan pemutakhiran data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan secara lebih optimal, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.
Dengan langkah-langkah konkret ini, dia optimistis bahwa sistem bansos yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” tutur Luhut.
Sumber: Kompas
Artikel Terkait
Sweeping Truk Bantuan di Aceh: Kronologi, Kericuhan, dan Penjelasan TNI Soal Bendera Bulan Bintang
Gagasan RIS: Solusi Federal Atasi Sentralisasi dan Ketimpangan Daerah di Indonesia?
Aura Kasih Bantah Keras Isu Hubungan dengan Ridwan Kamil, Siapkan Bukti & Laporan Polisi
Respons Atalia Praratya Soal Isu Ridwan Kamil dan Aura Kasih di Tahun Baru 2026