China Dukung Penuh Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB Periode 2026

Pemerintah China secara resmi menyatakan dukungan penuhnya kepada Indonesia yang akan memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2026.

Pernyataan Resmi dari Beijing

Dukungan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian. Pernyataan ini keluar menyusul terpilihnya Indonesia sebagai kandidat tunggal Ketua Dewan HAM PBB dari kawasan Asia-Pasifik.

“China mendukung Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden baru Dewan HAM PBB dan siap meningkatkan dialog serta kerja sama dengan semua pihak,” tegas Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (25/12/2025).

Jalur Menuju Kepemimpinan Dewan HAM PBB

Indonesia telah disepakati oleh seluruh anggota Kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB untuk dinominasikan sebagai Presiden periode 2026. Penetapan resmi dijadwalkan akan dilaksanakan dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.

Jika terpilih, posisi prestisius tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Komitmen Kerja Sama dan Multilateralisme

Lin Jian lebih lanjut menegaskan komitmen China untuk memperkuat kolaborasi dengan Indonesia. Tujuannya adalah mendorong agenda HAM global yang konstruktif dan berbasis dialog.

“Kami siap bekerja sama untuk mempraktikkan multilateralisme sejati dan bersama-sama mempromosikan perkembangan isu hak asasi manusia internasional yang sehat,” jelasnya.

Respons dan Komitmen Indonesia

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan peran kepemimpinan di Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang.

Pemerintah berencana memanfaatkan momentum ini untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif serta berorientasi pada kerja sama nyata.

Mekanisme dan Keanggotaan Dewan HAM PBB

Kepemimpinan Dewan HAM PBB berjalan dengan sistem rotasi kawasan. Tahun 2026 merupakan giliran Kelompok Asia-Pasifik. Indonesia sendiri saat ini sedang menjalani masa keanggotaan di Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.

Keanggotaan dewan ini dipilih melalui pemungutan suara langsung dan rahasia oleh Majelis Umum PBB, dengan mempertimbangkan rekam jejak negara dalam advokasi HAM.

Selain Indonesia, sejumlah negara Asia-Pasifik lain yang juga duduk di Dewan HAM PBB saat ini antara lain China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Qatar, Bangladesh, dan Vietnam. Struktur kepemimpinan dewan terdiri dari satu presiden dan empat wakil presiden yang mewakili lima kawasan regional dengan masa jabatan satu tahun.