Aksi Brutal DPR, Antara Aspirasi Murni dan Agenda Oligarki

OLEH: AGUSTO SULISTIO*

AKSI yang terjadi di depan Gedung DPR pada 25 dan 28 Agustus 2025 bukan sekedar demo biasa. Saya menduga ada yang janggal dan menyisakan banyak pertanyaan. Orang-orang turun ke jalan, sebagian benar-benar karena keresahan, sebagian lain terlihat seperti demonstran pemain bayangan yang tahu persis harus berbuat apa. Dari perusakan fasilitas umum, kendaraan warga yang hancur dilempari, sampai simbol-simbol kemewahan yang jadi sasaran, semuanya tercium sebagai pola yang tidak berdiri sendiri.

Kita tahu, kelompok anarko sindikalis kerap muncul di tengah gelombang aksi demo besar. Mereka membawa bendera ideologi anti kapitalisme, menyerang apa saja yang dianggap lambang kemapanan. Di luar itu, ada massa liar yang ikut hanya karena situasi di lapangan. Dan jangan lupa, massa bayaran, yang dikomando untuk menambah jumlah sekaligus memanaskan suasana. Tiga elemen ini bila bertemu, hasilnya bisa terjadi kerusuhan.

Yang membuat kita heran yakni sikap aparat. Selama ini, polisi begitu keras bila menghadapi aksi dari oposisi atau kelompok Islam. Kali ini terlihat mereka lunak, bahkan terkesan memberi ruang. Media televisi pun, yang biasanya jarang peduli, tiba-tiba menyiarkan kerusuhan itu secara langsung tanpa jeda iklan. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari semua pemandangan dramatis itu? Jangan-jangan memang ada yang sedang membangun citra bahwa negera kita sedang berada di ambang darurat.

Presiden Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu menyebut adanya indikasi gerakan yang dibiayai oleh kelompok tertentu. Klaim Presiden memang tidak bisa ditelan mentah-mentah, tapi juga tidak bisa diabaikan. Kita perlu belajar dari negara lain, sebab pola ini sudah pernah terjadi.

Brasil misalnya, pada Juni 2013, unjuk rasa besar-besaran mengguncang kota-kota besar seperti San Paulo dan Rio de Janeiro. Awalnya dipicu kenaikan tarif transportasi, tapi cepat membesar dengan isu korupsi dan pelayanan publik. Tiga tahun kemudian, pada 2016, Presiden Dilma Rousseff yang sedang menertibkan fiskal negara akhirnya dipaksa turun lewat proses pemakzulan. Banyak analisis menyebut, elite-elite politik yang tersangkut kasus korupsi ikut mendanai dan menggerakkan protes, demi menyelamatkan kepentingan mereka.

Ukraina pada November 2013, gelombang protes "Euromaidan" meledak di Kiev setelah Presiden Viktor Yanukovych menolak menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi bentrokan berdarah sepanjang musim dingin 2013?"2014. Pada Februari 2014, Yanukovych lengser dan melarikan diri ke Rusia. Sejumlah laporan investigasi menunjukkan, selain aspirasi rakyat yang murni, ada pula tangan oligarki lama yang menyalurkan dana dan logistik, memanfaatkan momentum untuk menjatuhkan lawan politik.

Korea Selatan pun mengalami gejolak serupa. Skandal besar yang menyeret Presiden Park Geun hye mencuat pada akhir 2016. Ratusan ribu orang menggelar aksi protes berjilid-jilid setiap akhir pekan di pusat Seoul, dikenal sebagai “Candlelight Protests.” Aksi ini berlangsung dari Oktober 2016 hingga Maret 2017. Di balik gelombang rakyat yang marah, tak bisa dipungkiri ada kelompok politik yang ikut menggelontorkan dana dan memobilisasi massa untuk mempercepat tumbangnya Presiden Park. Pada 10 Maret 2017, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengesahkan pemakzulan Park.

Maka kalau kita tarik ke Jakarta hari ini, kita harus jujur pada diri sendiri. Tidak semua orang di jalan itu tulus menyuarakan aspirasi. Ada yang murni, ada yang ditunggangi. Publik perlu jeli membedakan, jangan sampai kerusuhan segelintir orang menenggelamkan suara sahih dari buruh yang menuntut upah layak, atau rakyat kecil yang sekadar ingin hidup lebih baik.

Pemerintah pun tidak bisa hanya berhenti pada narasi “ini ulah kelompok tertentu.” Mungkin itu hanya separuh cerita. Separuh lainnya adalah keresahan nyata, ekonomi yang berat, ketidakadilan sosial yang mencolok, dan kebijakan yang sering terasa jauh dari rakyat. Bila ini tidak dijawab, maka siapa pun bisa memanfaatkan celah itu untuk menyulut gelombang kerusuhan.

Sejarah Brasil, Ukraina, hingga Korea Selatan adalah pengingat, bahwa kerusuhan jalanan hampir tak pernah lahir dari ruang hampa. Ada aktor, ada dana, ada agenda. Tugas kita adalah memastikan bahwa suara rakyat yang tulus tidak ditenggelamkan oleh permainan elite yang sedang panik mempertahankan kepentingan yang saat ini sedang dibersihkan oleh Pemerintahan Prabowo karena prakteknya selama itu telah merugikan rakyat dan negara.

*<>Pegiat sosmed.